Lima Tahun Berturut-turut Raih Opini WTP, Bupati Balangan Terima Penghargaan Dari Menteri Keuangan RI

Bupati Balangan, H Ansharuddin, saat menerima plakat penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.
Bupati Balangan, H Ansharuddin, saat menerima plakat penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.
Bupati Balangan, H Ansharuddin, saat menerima plakat penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.
Bupati Balangan, H Ansharuddin, saat menerima plakat penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

KABUPATEN Balangan di bawah kepemimpinan Bupati H Ansharuddin telah menerima plakat penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada kepala daerah, pimpinan lembaga kementerian, atas penghargaan nasional di bidang tata kelola keuangan. Terus tingkatkan dan pertahankan,” ucap Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pada acara penyerahan plakat penghargaan kepada daerah dan kementerian negara yang berhasil mempertahankan opini WTP lima kali berturut-turut.

Sri Mulyani Indrawati juga menekankan pentingnya pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota serta lembaga kementerian untuk terus berusaha meningkatkan kinerja tata kelola keuangan sesuai peraturan pemerintah.

Prestasi nasional yang diberikan pemerintah, sebut Sri Mulyani Indrawati, juga tidak lepas dari dorongan dan atensi penting petinggi pemerintahan bersama stakeholder termasuk lembaga legislatif dalam kerja bersama meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah.

Atas keberhasilan memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan tersebut Bupati Balangan, Ansharuddin, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan unsur pemerintah Bumi Sanggam yang telah mendukung dan mendo’akan bersama demi kebaikan dan kesuksesan Kabupaten Balangan .

Opini WTP yang diraih Pemkab Balangan selama lima tahun berturut-turut merupakan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuanganyang akuntabel, sehingga BPK memberikan opini WTP sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dengan pertimbangan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bupati Balangan, H Ansharuddin, merasa bersyukur atas penghargaan dari Kemenkeu RI ini yang tentu akan memotivasi pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD. “Penghargaan ini sebagai bekal kami untuk mendorong dan memotivasi terus dilakukannya perbaikan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan,” kata Ansharuddin.

Penghargaan yang diterima tersebut tidak lepas dari perhatian pimpinan daerah dan lembaga legislatif yang memberikan atensi luar biasa bagi upaya peningkatan kinerja tata kelola keuangan dan aset. Dan, keberhasilan dalam mempertahankan opini positif BPK RI selama lima kali berturut-turut, salah satunya berkat arahan pimpinan daerah terkait pentingnya sinergitas, soliditas, kesungguhan, keikhlasan yang menjadi kata kunci untuk meraih sukses bersama dalam mewujudkan Bumi Sanggam yang lebih maju.

Lebih jauh Bupati Ansharuddin mengungkapkan, capaian WTP ini meyakinkan pihaknya bahwa program pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Balangan selama ini sejalan dengan akuntabilitas keuangan. Seperti program beasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah bagi pelajar SMA se-Kabupaten Balangan yang berprestasi, penjaminan iuran listrik dan PDAM seluruh rumah ibadah serta program-program inovatif lainnya. Juga program JKN KIS yang termasuk dalam program strategis nasional yang harus dilaksanakan.

Program JKN KIS merupakan salah satu dari Nawacita Presiden Jokowi, dan untuk masyarakat di Balangan saat ini yang sudah memiliki kartu JKN KIS dipersilakan menikmati pelayanan BPJS Kesehatan, tentu dengan melalui prosedur yang sudah ditentukan. Ketika sakit hendaklah ke puskesmas lebih dahulu sebelum ke rumah sakit, jadi tidak harus langsung ke rumah sakit. Tapi, apabila kondisinya gawat darurat, dipersilakan langsung ke rumah sakit.

Dan, bagi masyarakat yang belum memiliki kartu JKN KIS diminta untuk segera melaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat. “Asalkan dengan berlandaskan kepatuhan dan ketelitian dalam mengelola program tersebut sehingga sesuai kaidah akuntansi negara, semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Bupati Balangan, H Ansharuddin.

Komitmen dari seluruh ASN dan stakeholder terkait di Kabupaten Balangan dan didukung oleh warga Bumi Sanggam untuk pengelolaan keuangan ini membuahkan hasil yang menggembirakan di mana Kabupaten Balangan termasuk dalam salah satu dari 38 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang mampu mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut.

Dengan diraihnya kembali penghargaan WTP LKPD Tahun 2017 tersebut maka Kabupaten Balangan menerima plakat penghargaan yang diserahkan secara langsung dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI.

Acara rakernas tersebut diawali dengan Keynote Speech dari Menteri Keuangan RI dirangkai dengan acara peluncuran buku Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia Dari Masa Ke Masa.

Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan plakat WTP untuk kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang meraih opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2013-2017.

Adapun Talk Show yang dilaksanakan mengangkat tema pengelolaan keuangan negara yang sehat menuju Indonesia kuat, yang menampilkan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Profesional SDM dan terakhir bedah buku Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Indonesia Dari Masa Ke Masa.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, penghargaan WTP bukan tujuan akhir, tapi bagaimana opini WTP ini mampu memberi korelasi terhadap penurunan angka korupsi dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menuju Indonesia yang kuat. (Tim)