FAKTA – Ketua harian Lidikkrimsus RI Rodhi Irfanto SH adanya dugaan kejanggalan di Dans Alokasi Khusus (DAU) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kabupaten Lahat
Adapun rincian sebagai berikut temuan dari Tim Investigasi Lidikkrimsus RI kepada wartawan, Senin (2/11/2025).
- Kode rekening: 21902
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang mendapat pelatihan kewirausahaan 691 orang Sumber dana DAU Rp 660 juta (enam ratus enam puluh juta rupiah)Tahun 2024,
2. Kode rekening 219022.01 Penyadaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/kota 96 orang Rp 660 juta (enam ratus enam puluh juta rupiah), Anggaran tahun 2024.
3. Kode rekening 21903 program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan jumlah atlet berprestasi 1200 orang Rp 10.300.000.000 .00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah)
Rodhi mengungkapkan temuan ini sudah kami kantongi untuk dilaporkan ke pihak Jampidsus Kejagung RI,
Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto apabila ada temuan dari LSM silahkan laporkan ke Kejagung RI tembuskan kejati dan kejari ditirukan oleh Rhodi Irfanto SH selaku ketua harian Lidikkrimsus RI.
Dirinya siap mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto dikutip dari laman setkab.go.id Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh dalam pemerintahan.
Dalam forum yang dihadiri para pemimpin perusahaan global dan investor dari berbagai negara tersebut, Presiden Prabowo secara terbuka berbagi pandangan dan pengalaman pribadinya mengenai tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Presiden Prabowo menyebut bahwa korupsi merupakan “penyakit berbahaya” yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas.
“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo kemudian menuturkan kisah nyata saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia menegaskan kepada seluruh anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam proyek-proyek di kementerian yang ia pimpin.
Meski demikian, dalam praktiknya, Presiden Prabowo mengakui bahwa godaan bisnis tetap ada. Ia menceritakan bagaimana dirinya menolak proyek yang melibatkan anggota keluarganya sendiri, bahkan ketika mereka berusaha menawarkan proposal kerja sama.
“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, ‘Kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak mengerti tentang itu. Jadi tidak, carilah usaha lain,” tutur Presiden.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga menguraikan langkah nyata pemerintahannya dalam menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Ia mencontohkan operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara bernilai miliaran dolar.
“Saya melakukan program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat, helikopter, dan drone. Kami blokade kedua pulau tersebut, tidak ada kapal yang bisa keluar masuk tanpa diketahui. Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkap Presiden.
Selain sektor pertambangan, Presiden Prabowo juga menyoroti penegakan hukum terhadap perkebunan sawit ilegal. Kepala Negara mengungkapkan bahwa sebanyak 5 juta hektare lahan perkebunan ditemukan melanggar hukum, dan pemerintah bertindak tegas dengan mencabut konsesi perusahaan terkait.
“Saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan penyelidikan. Apa pun temuannya, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo pun optimistis bahwa penegakan hukum yang konsisten akan menumbuhkan kembali wibawa negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya bertekad menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan memastikan pemerintah Indonesia dihormati oleh semua pihak.
“Saya bertekad untuk menegakkan hukum, dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Siapa yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita sedang memulihkan banyak aset negara, memulihkan banyak aset melalui efisiensi,” pungkas Presiden.
Penegakan hukum yang tegas memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor, sehingga Indonesia semakin dipercaya sebagai negara dengan iklim ekonomi yang adil, stabil, dan berdaya saing. (Tim)
