Laporan : Syafrial Suger (Wartawan Fakta)
FAKTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, M. Qodari, meninjau sejumlah titik terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, termasuk lokasi putusnya Jembatan Anduriang di Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, pada Sabtu (29/11/2025). Jembatan tersebut menjadi salah satu akses vital yang lumpuh akibat bencana yang melanda wilayah itu sejak 22 November lalu.
Kunjungan Qodari turut didampingi Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA), Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Danrem 032 Wirabraja, unsur Forkopimda Sumatera Barat, Forkopimda Padang Pariaman, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Tekankan Pendataan Infrastruktur Rusak
Dalam peninjauannya, Qodari menegaskan pentingnya percepatan pendataan menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur yang rusak, khususnya jembatan dan jalan utama yang terputus akibat banjir bandang dan longsor.
“Semua data infrastruktur—jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya—harus segera diselesaikan pendataannya untuk dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kementerian terkait,” ujar Qodari.
Ia menyebutkan bahwa agenda awal kunjungan sebenarnya menuju posko utama pengungsian di Kampung Galapuang, namun situasi lapangan yang kritis membuat fokus dialihkan ke titik-titik kerusakan infrastruktur berat.
“Meski begitu, tim tetap kami arahkan ke Posko Galapuang untuk menyampaikan bantuan dari Presiden,” tambahnya.
Pemkab Paparkan Dampak Bencana: Ribuan Rumah Rusak, Belasan Korban Jiwa
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menjelaskan kondisi terkini kerusakan yang terjadi di wilayahnya. Bupati merinci kerusakan yang meliputi rumah warga, fasilitas umum, jembatan, hingga lahan pertanian, serta upaya penanganan darurat bersama TNI–Polri dan BPBD.
“Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama mereka yang mengungsi dan mereka yang terisolasi akibat akses jalan terputus,” jelas John Kenedy.
Berdasarkan data BPBD Padang Pariaman (22–28 November 2025), dampak bencana di kabupaten itu meliputi:
Dampak Terhadap Warga
- Rumah terendam/terdampak: 3.963 unit (±14.400 jiwa)
- Pengungsi: 2.968 jiwa
- Korban meninggal: 7 orang (tertimbun longsor)
- Hilang: 2 orang
- Mayat hanyut dari daerah lain: 20 orang ditemukan di Batang Anai
- Rumah rusak: 57 unit
- Rumah hanyut: 34 unit
- Estimasi kerugian: Rp 284,1 miliar
Sebaran Daerah Rawan
- Banjir: 15 kecamatan, 55 nagari (ketinggian air 50–250 cm)
- Longsor: 15 kecamatan, 43 nagari (56 titik)
- Angin kencang/pohon tumbang: 26 titik di 15 kecamatan
Kerusakan Infrastruktur
- 16 ruas jalan rusak
- 19 jembatan rusak, termasuk Jembatan Koto Buruak dan Batang Sariak
- Sarana pendidikan: 4 unit rusak, 2 sekolah terdampak longsor
- Fasilitas ibadah: 6 unit terendam, 1 hanyut, 2 rusak
- Lahan pertanian: 341 ha sawah & 106,25 ha ladang terendam
- Irigasi rusak: 24 unit
Pemerintah Daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat dari 23 November hingga 6 Desember 2025.
Korban Jiwa Meningkat di Sumbar, Jalur Transportasi Lumpuh
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengonfirmasi peningkatan signifikan korban meninggal di Sumatera Barat menjadi 90 orang, naik dari 23 orang pada hari sebelumnya. Sebanyak 85 orang masih hilang, sementara 10 orang luka-luka. Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban terbanyak, yakni 74 orang meninggal. Di Kecamatan Palembayan saja, 27 korban ditemukan.
Pemkab Agam juga melaporkan 78 warga masih belum ditemukan, mayoritas dari Kecamatan Palembayan.
Sementara itu, puluhan titik pengungsian telah didirikan di Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. BNPB mencatat jumlah pengungsi telah mencapai 3.900 KK.
Kerusakan juga melumpuhkan sejumlah akses penting:
- 5 jembatan rusak di Padang Pariaman
- Longsor menutup jalur nasional Bukittinggi–Padang di Padang Panjang
- Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak di jalur provinsi Kabupaten Agam
“Jalur nasional dari Bukittinggi menuju Padang terdapat satu titik longsor di Kota Padang Panjang,” ujar Suharyanto.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan status tanggap darurat hingga 8 Desember.
Bencana Meluas, Koordinasi Dipercepat
Dengan kerusakan yang meluas dan jumlah korban yang terus bertambah, pemerintah pusat dan daerah diminta mempercepat penanganan, terutama pembukaan akses, distribusi bantuan, dan pencarian korban hilang.
Kunjungan KSP diharapkan menjadi momentum percepatan pemulihan serta memastikan seluruh laporan kerusakan tersampaikan secara akurat kepada kementerian terkait.
Di tengah situasi darurat ini, ribuan warga masih bergelut dengan lumpur, kehilangan harta benda, dan menunggu akses logistik kembali pulih. Pemerintah pun bergerak untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan tepat. (ss)
(Laporan ini akan diperbarui seiring perkembangan penanganan bencana di lapangan.)
