BEGITULAH hasil penilaian Komite Pemantau Legislatif (Kopel). Tapi Aru mengklaim bahwa mereka sudah bekerja maksimal. Sri Rahmi pun menganggap bahwa indikator penilaian Kopel tak jelas, sehingga kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar pada tahun 2016 dinilai tak maksimal.
Toh Kopel tetap menilai bahwa lembaga legislatiof tingkat provinsi dan kota ini masih menyisakan tugas yang terbengkalai menjelang berakhirnya tahun anggaran. Bahkan Kopel menilai kinerja DPRD Kota Makassar lebih parah dibandingkan DPRD Provinsi Sulsel. Sebab, dari segi pembahasan APBD, Kota Makassar paling terlambat, dari pelaksanaan sejumlah peraturan daerah (perda) mati suri, sebanyak 59 perda yang telah dihasilkan mandul akibat pengawasan dewan yang sangat buruk. Sedangkan uang perjalanan dinas anggota dewan sangat besar yaitu 64 persen lebih banyak dibandingkan dengan pelaksanaan rapat atau menuntaskan 19 prolega. Yang lebih ironis adalah tingkat kehadiran legislator saat rapat di bawah 46 persen.
Ada empat masalah masing-masing penempatan 15 prolega yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis dan infrastruktur yang ada di 24 kabupaten dan kota yang paling krusial; kurangnya komunikasi antara dewan dengan gubernur, 15 prolega yang seharusnya diselesaikan 2016 namun kenyataannya hanya ada 3 yang disahkan. Itu pun hanya sebatas ketok palu, belum direalisasikan sehingga banyak program yang menyeberang ke tahun 2017.
Untuk perda pendidikan gratis pembagiannya 60 persen provinsi dan 40 persen kabupaten dan kota hingga kini belum berjalan optimal. Demikian pula kesehatan gratis, juga tidak efektif. Pada bidang infrastruktur sangat mengecewakan, masih banyak jalan yang membutuhkan pembenahan tidak dialokasikan anggarannya. Termasuk mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan di wilayah Luwu Utara dan Barru serta beberapa kabupaten lainnya. Saat ini anggota DPRD Provinsi Sulsel hanya disibukkan dengan agenda politik ketimbang mengurusi permasalahan rakyat.
Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta, membantah penilaian Kopel yang menurutnya tidak beralasan tersebut. “Sebab kita semua sudah bekerja maksimal untuk meningkatkan kinerja dewan. Itu terbukti dari rapat dan frekwensi pansus yang semakin meningkat di dewan,” bantahnya. (Tim) www.majalahfaktaonline.blogspot.com / www.majalahfaktanew.blogspot.com / www.instagram.com/mdsnacks
