FAKTA – Peringati Hari Pendidikan Nasional ratusan LSM di Sumsel berkumpul soroti kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, yang dianggap tak mampu ciptakan pendidikan yang berpihak kemasyarakat. Biaya pendidikan yang mahal sedangkan anggaran yang digelontorkan hingga triliunan rupiah
Dalam pertemuan tersebut hadir beberapa akademisi dan aktivis senior yang sepakat membahas diduga gagal nya diknas propnsi sebagai pengayom Dunia Pendidikan diSumsel.
Seperti dijelaskan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI) Sumsel, Supriyadi.
Sumsel adalah provinsi yang mengelontorkan anggaran untuk pendidikan hingga Rp4 triliun dan anggaran tersebut adalah untuk kepentingan pendidikan baik sarana prasarana dan pembangunan gedung gedung sekolah SMK dan SMA se-Sumatera Selatan. Belum lagi anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat untuk dana BOS dan lainnya.
“Kita semua merasa aneh mengapa dengan anggaran begitu besar ternyata biaya pendidikan sangat mahal dan terkadang tidak masuk akal. Lalu kemana anggaran yang mencapai triliunan tersebut?”
Seperti diketahui dibalik anggaran yang mencapai triliunan, wali murid yang anaknya masuk SMK dan SMA menjerit dengan keadaan yang terjadi. Setiap peserta didik baru diwajibkan membayar baju yang deretannya begitu mahal.
Belum lagi uang bangunan kemudian uang SPP atau sering disebut uang komite, yang semuanya bertentangan dengan perundang-undangan di negeri ini.
Di tempat yang sama Divisi Pendidikan LSM GRANSI menjelaskan, pendidikan di Sumatera Selatan sangat memprihatinkan.
Dengan anggaran yang besar namun, pendidikan yang dikeluarkan mahal dan terkadang menyekik leher masyarakat.
Di era sekarang, pendidikan di Sumsel dinilai jauh dari kata sejahtera. Dan banyak polemik yang terjadi. Padahal pada kepemimpinan sebelumnya sekolah SMK SMA di Sumsel gratis tanpa biaya apapun.
Masih di tempat yang sama, H.Arun Kori, senior aktivis mengatakan, era sekarang pendidikan dianggap sangat menyengsarakan dan tidak berpihak kemasyarakat. Semua serba mahal dan dijadikan ajang bisnis terangnya
Divisi hukum LSM GRANSI M.Isa.mengatakan, sistim PPDB diduga sangat karut marut.
Walaupun peserta didik ranking di sekolahnya, mau melanjutkan ke tingkat lebih tinggi SMAN atau SMKN, ada embel-embel unggulan. Disinyalir, tidak akan lulus kalau tidak mempunyai beking oknum.
Kalau dikalkulasikan, seumpama sekolah A menerima siswa 300 orang yang lulus murni diduga hanya 50 persen. 50 persennya diduga titipan oknum.
Jadi adanya semacam kesenjangan sosial, susahnya orang miskin untuk mengenyam pendidikan di sekolah favorit.
Bahwa pendidikan di Sumsel dinilai memprihatinkan. “Kami menilai sudah melanggar hukum dan sudah terindikasi KKN dalam pelaksanaan di sekolah dan pelaksanaan pendanaan pendidikan. Dalam hal ini kita akan membawa ke jalur hukum, karena sebagai masyarakat Sumsel kita wajib peduli dengan pendidikan. Kita mesti menyelamatkan uang yang digunakan dalam pendidikan “
Sementara tanggapan dari akademisi SOS. MSI, ” Mutu pendidikan di Sumsel harus di tinggkatkan, Dengan Fasilitas yang menunjang, serapan anggaran yang sangat besar Disdik Sumsel kita harapkan mampu mewujudkan pendidikan modern dan demokratis. Murah sebagai konsekuensi untuk menjaga mutu pendidikan di Sumsel. Dengan 20 persen ketetapan pusat, Kerena mencerdaskan kehidupan bangsa amanah dari konstitusi”.
Terkait dana triliunan untuk pendidikan di Sumsel Supriyadi mengatakan, kalau pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran di KPK .
Agar KPK mengusut kemana aliran dana triliunan tersebut. “Karena menurut sumber dana tersebut mengalir kepada pihak pihak yang berkepentingan,” tutupnya. (ito/hai)
