Majalahfakta.id – Kasus Covid-19 di Ponorogo mengalami lonjakan sejak Desember hingga sekarang. Saat ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo merelokasi anggaran pembangunan infrastruktur namun saat ini relokasi anggaran sebagian besar dialihkan buat penanganan penanganan Covid-19.
Saat ditemui wartawan majalahfakta.id, Minggu (15/8/2021) Hersofi –panggilan akrab Bilowo yang juga masih menjabat Ketua Karang Taruna Kabupaten Ponorogo mengungkapkan, “Bahwa sesuai aturan-aturan pemerintah baik aturan dari Mendagri maupun Menteri Keuangan bahwa negara masih dalam posisi pandemi, maka anggaran dialihkan penanganan Covid-19 , ” ungkap Bilowo.
Sementara disisi selanjutnya, “Sektor-sektor Dinas di seluruh kabupaten khususnya juga di Kabupaten Ponorogo sendiri, semua anggaran dialihkan ke anggaran penanganan Covid-19 atau yang disebut refocusing, otomatis kegiatan kegiatan pandemi mulai obat obatan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk Covid-19, semua terserap, ” katanya.
“Oleh karena masih ada sisa anggaran, semestinya pemerintah harus menggunakan hal hal yang produktif, dan seharusnya pemerintah menggunakan langkah strategis, seperti proyek “nembel dalan” (tambal jalan) yang rusak atau disebut memperbaiki infrastruktur,” ujar Bilowo.
Hersofi menjelaskan, “Semestinya, Bupati yang baru Bapak Sugiri Sancoko dinas dinasnya harus ditata,” jelasnya.
“Namun demikian, dalam aturannya pergantian kepala dinas atau mutasi jabatan enam bulan baru bisa. Harapannya, bulan depan yakni September ini harus segera ada mutasi penyegaran di wilayah dinas yang bertujuan sesuai visi misi pada waktu Pilkada kemarin, ujarnya.
Bilowo pun dengan serius mengungkapkan, “Dalam melaksanakan kinerja secara utuh baik infrastruktur dan penanganan Covid-19, artiya kita fokus Covid-19 sepakat!!.. akan tetapi semuanya terfokus pada pandemi, maka akan terbengkalai program yang lain seperti jalan rusak, UMKM, jangan fokus dengan Covid-19 saja, dan juga saat ketika orang tua meninggal dunia karena Covid-19, bagaimana kelanjutan pendidkan anak tersebut serta solusinya bagaimana biaya pendidikannya,” ungkapnya.
Sementara itu menurutnya, “ABPD hari ini dalam pembahasan tahapan KUPPS 2022, mestinya dalam sisa waktu tahun ini, Pemkab Ponorogo seharusnya menyelesaikan infrastruktur termasuk jalan jalan, perbaikan jalan yang mana masih belum selesai sampai saat ini dan juga belum kelar kelar, “ jelas Bilowo.
Masih kata Hersofi, “Bapak Giri masih dalam proses adaptasi sebagai Bupati Ponorogo, yang berperan jelas adalah Sekda, ” kata Bilowo,
“Sekda pun harus tegas untuk memberikan arahan kelanjutan Ponorogo kedepan mau di bawa kemana? karena Sekda Ponorogo yang sekarang ini merangkap juga sebagai Plt. Kepala dinas, “ imbuhnya.
Dan juga mengatakan, “Bupati tetap bupati tidak bisa diganti yang lain, ” jelasnya.
Namun demikian Bilowo berharap, “Karena masih ada sisa waktu yang sedikit ini, sisa anggaran yang masih bisa dilaksanakan infrastruktur, maka PU tentu harus bekerja secara maksimal, Bappeda harus kerja secara transparan kemana arah kebijakan pemerintah Ponorogo ini.
“Memang hari ini kita fokus kepada penanganan Covid19, tapi lelang-lelang masih dalam proses berjalan, dan perlu kita ketahui ada yang aneh semisal lelang yang ada di Temon Suru Sawoo dengan nilai Rp 7,6 Miliar tapi pemenangnya hanya Rp 4,6 miliar, banyak yang hilang ini tentu disayangkan, bagaimana pemerintah diduga sembrono, maka perlu ada pengawasan yang maksimal, “ harap Bilowo.
“Karang Taruna Kabupaten Ponorogo siap mengawal dan mendampingi, namun apabila ada penyelewengan dana, maka kami siap untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang baik Kepolisian maupun Kejaksaan, ” pungkasnya. (hsr)
