FAKTA — Jika arah pembangunan daerah ditentukan oleh suara warga hari ini, maka halaman Kantor Camat V Koto Kampung Dalam, Selasa siang itu, 27 Januari 2026, bisa dibaca sebagai potret masa depan ekonomi Padang Pariaman.
Di tempat itulah Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, menggelar reses masa sidang I Tahun 2026—sebuah forum yang bukan sekadar rutinitas legislasi, melainkan ruang tawar antara harapan warga dan kebijakan yang akan lahir.
Puluhan warga Nagari Campago, Korong Padang Manih, hadir dengan antusias. Mayoritas adalah perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.
Mereka datang bukan membawa proposal tebal, melainkan cerita tentang usaha rumahan, kerajinan tangan, dan dapur produksi yang terus berjuang di tengah keterbatasan modal, pengetahuan, dan akses pasar.
Suasana pertemuan terasa cair. Aprinaldi, putra daerah setempat, tidak berdiri sebagai pejabat yang berjarak, melainkan sebagai pendengar. Ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar kewajiban formal anggota dewan, melainkan jembatan agar kebijakan daerah tidak lahir dari ruang rapat yang steril dari realitas warga.
“Tidak mungkin kita merumuskan kebijakan yang tepat jika tidak mendengar langsung kebutuhan masyarakat,” kata Aprinaldi.
Fokus diskusi mengerucut pada UMKM—sektor yang selama ini kerap disebut sebagai motor ekonomi, tetapi sering berjalan tanpa peta jalan yang jelas. Warga menyampaikan persoalan klasik yang terus berulang: akses permodalan yang rumit, minimnya pelatihan manajemen dan teknologi, serta pemasaran produk yang masih bergantung pada pasar lokal.
Seorang pelaku usaha kerajinan tangan menyuarakan kegelisahan yang mewakili banyak peserta. Ia berharap ada pelatihan desain dan pemasaran digital agar produk lokal tak hanya bertahan, tetapi mampu bersaing di tingkat provinsi.
“Kami punya produk, tapi belum punya cara menjualnya lebih jauh,” ujarnya.
Aspirasi-aspirasi itu dicatat. Sebagian dijawab di tempat, sebagian lain dijanjikan akan dibawa ke meja pembahasan DPRD.
Aprinaldi menyampaikan rencana konkret yang, jika terealisasi, dapat mengubah wajah UMKM Padang Pariaman dalam beberapa tahun ke depan. Di antaranya, koordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk merancang skema kredit yang lebih ramah UMKM, termasuk peluang bantuan modal tanpa bunga bagi kelompok usaha potensial.
Di sisi peningkatan kapasitas, DPRD berencana menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM serta akademisi perguruan tinggi lokal untuk menyusun pelatihan terpadu—mulai dari manajemen usaha, keuangan, pemasaran digital, hingga pengembangan produk.
Untuk pemasaran, gagasan membangun pusat pembelian bersama produk UMKM dan promosi melalui platform digital serta pameran lokal mulai digulirkan.
Reses ini, bagi Aprinaldi, adalah bahan baku kebijakan. Setiap masukan akan menjadi bagian dari penyusunan program kerja DPRD Padang Pariaman tahun 2026. Ia juga mengajak masyarakat tidak berhenti pada forum reses semata, tetapi terus mengawal dan memberi masukan terhadap arah pembangunan daerah.
Pertemuan ditutup dengan foto bersama. Senyum para peserta seolah menyimpan harapan bahwa suara yang disampaikan hari ini akan menjelma kebijakan esok hari. Jika janji-janji itu dijalankan, reses di V Koto Kampung Dalam mungkin kelak dikenang sebagai titik awal penguatan ekonomi lokal—ketika UMKM tidak lagi sekadar bertahan, tetapi tumbuh sebagai kekuatan utama Padang Pariaman. (ss)
