Ketua DPD LPRI Sulbar Desak APH Usut Tuntas Kasus Keracunan MBG di Mamuju

‎‎FAKTA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD LPRI) Sulawesi Barat, Puang Laupa Barunda, SE mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti kasus dugaan keracunan massal dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

‎‎Insiden yang terjadi di Kecamatan Tapalang, dan Mamuju Kota ini dianggap DPD LPRI Sulbar sangat merugikan masyarakat dan negara.

Puang Laupa Barunda, S.E. mengatakan, peristiwa keracunan MBG bukanlah hal sepele karena telah menyebabkan banyak korban jatuh sakit bahkan mengalami kerusakan pada tubuhnya. Menurutnya, ada indikasi kuat adanya unsur kelalaian hingga tindak pidana dalam kasus ini.

‎‎”Menyebabkan orang keracunan atau sakit dan mengalami kerusakan di badan, jelas itu harus diduga kuat ada kesalahan, ada unsur tindak pidana yang membuat orang teracuni. Entah karena kelalaian atau karena sengaja,” kata Puang Laupa Barunda pada Wartawan Fakta, Jumat, 26 September 2025.

Lanjut Ketua DPD LPRI Sulbar menegaskan bahwa kasus dugaan keracunan ini harus diusut tuntas.

‎“Kami minta APH untuk bertindak tegas dalam kasus tersebut. APH jangan jadi penonton dan jadi pendengar saja. Kalau ada unsur pidananya, tindak lanjut dan proses secara hukum yang berlaku,” ujar Puang Laupa Barunda dengan tegas

‎‎Lebih lanjut ia mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi kendala utama dalam program ini?.

‎‎“Apakah karena membeli makanan yang berkualitas rendah, atau diserahkan kepada pihak yang bukan ahlinya demi mendapat keuntungan lebih? Atau bahkan ada banyak pertanyaan lainnya?

‎‎”Dan juga kita tidak memungkiri dugaan-dugaan proyek ini penuh dengan bancakan, penuh dengan dugaan korupsi. Itu yang harus diungkap secara serius,” kata Puang Laupa Barunda

‎Selanjutnya, jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam kejadian keracunan ini, maka hal itu menunjukkan adanya niat buruk dari pihak tertentu.

‎Oleh karena itu, DPP LPRI Sulbar akan terus memantau setiap langkah yang diambil oleh APH.

‎‎“Kami ingin program ini berjalan bersih dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat,” tutup Puang Laupa Barunda, SE. (Ammank-007)