Semua  

Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Malah Merugikan

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulsel, Since Ernal Lamba.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulsel, Since Ernal Lamba.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulsel, Since Ernal Lamba.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulsel, Since Ernal Lamba.

LAHAN milik Pemprov Sulsel yang dikelola swasta ternyata tak membawa keuntungan besar. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, bakal mengevaluasinya. Sejumlah aset yang dikerjasamakan dengan pihak swasta perlu dikaji ulang. Kerja samanya dinilai tidak rasional. Utamanya kerja sama lahan di Gowa Discovery Park (GDP) dan aset di Hotel The Rinra.

Nurdin mengatakan, puluhan hektar lahan pemprov yang digunakan oleh pihak swasta tersebut belum menghasilkan keuntungan tapi justru merugikan. Baginya, tak perlu ada kerja sama jika memang pemprov tak mendapat keuntungan maksimal. ‘’Buat apa kalau tidak menghasilkan apa-apa untuk pemerintah’’.

Informasi yang dihimpun FAKTA menyebutkan bahwa Gowa Discovery Park (GDP) sejak tahun 2016 belum menyetor kontribusi ke pemprov. Selain itu, ada 7,2 hektar lahan pemprov yang dikelola oleh GDP belum masuk dalam perjanjian kerja sama, yakni Hotel The Rinra yang juga menjadi temuan BPK. ‘’Semua akan ditinjau ulang dan kami cari solusi agar nantinya bisa menguntungkan pemerintah dan pengusaha,’’ jelasnya.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulsel, Since Ernal Lamba, membenarkan, sejak 2016 GDP tak lagi menyetor deviden ke pemprov. Alasannya, mereka merugi selama beberapa tahun terakhir. Perjanjian sharing profitnya itu 80-20, pemprov menerima 20 persen laba bersih. Kemudian 30 tahun ke depan, semua lahan dan fasilitas bangunan sudah jadi milik pemprov.

Dari rencana investasi sekitar Rp 68,1 milyar, mereka memang baru keluar Rp 30 milyar lebih. Ada sejumlah bangunan di GDP yang belum dituntaskan sesuai perjanjian, seperti pembuatan taman gajah. Pihaknya akan membuat addendum kerja sama. Ada dua opsi yang bakal ditawarkan yaitu mencari lokasi baru untuk pembangunan taman gajah atau mengeluarkan taman gajah dari perjanjian kerja sama. Sehingga nilai investasinya ikut berubah. “Kita rencana addendum PKS. Jadi nanti solusinya bisa jadi nilai investasinya 60 – 40 persen,” pungkasnya. (F.546)