.
.
.
Noormiliyani : Cegah Aksi Masyarakat Untuk Tidak Memilih
TINGGAL menunggu hari. Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota segera terselenggara. Dan, seluruh rakyat mengharapkan semuanya berjalan lancar, aman dan damai.
Salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dapat diukur dari partisipasi masyarakat dan kondisi masyarakat yang aman selama pemilu berlangsung. Juga dapat dilihat dari tinggi-rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang hadir dan memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS).
Bupati Barito Kuala (Batola), Hj Noormiliyani AS, mengutarakan hal tersebut pada acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemilu. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bahalap Kantor Bupati Batola ini melibatkan para pengurus partai politik (parpol), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, termasuk para aparatur Pemkab Batola di tingkat desa, kelurahan hingga kabupaten.
Noormiliyani meminta agar partisipasi semua pihak untuk menggerakkan serta membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terutama pemilih pemula agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 17 April 2019.
Bupati juga berharap kepada semua peserta sosialisasi untuk senantiasa berupaya mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai peran, fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya dengan tetap mengedepankan sikap netralitas.
Para pelaksana teknis pemilu, tambah Noormiliyani, terlebih para ASN termasuk anggota TNI dan Polri mari kita bersama-sama mendorong suksesnya pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. “Salah satu langkah yang dilakukan termasuk melakukan berbagai pencegahan terhadap aksi masyarakat untuk tidak memilih atau golput dengan cara terus-menerus memberikan pembelajaran dan pemahaman terhadap pentingnya penggunaan hak suara,” lanjut mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini.
Terkait kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilu, bupati perempuan pertama di Kalsel ini berpandangan penting pula dilakukan evaluasi sekaligus upaya perbaikan terhadap berbagai kelemahan serta kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Mengingat, lanjutnya, terdapat beberapa hal utama yang juga sangat menentukan sukses-tidaknya pelaksanaan pemilu yakni sukses dalam setiap tahapan penyelenggaraan dan segala ketentuan serta aturan-aturan hukum, terlebih dalam proses penegakan hukum ketika menemukan dan menangani adanya pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.
Terdapat beberapa indikator yang bisa menunjukkan keberhasilan pemilu. Pertama, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bekerja cukup lama dari mendata daftar calon pemilih, melakukan pemutakhiran data sampai menyiapkan semua logistik yang terpencar di seluruh penjuru dan pelosok hingga sampai ke pedesaan yang sangat jauh dari perkotaan dengan sarana yang serba terbatas dan mencapai puncaknya pada hari H di acara pemilihan di TPS.
Jika hanya membayangkan tugas KPU dan Bawaslu, nampaknya pekerjaan tersebut sangatlah sederhana. Namun, dalam kenyataannya cukup rumit karena harus mengikuti tata cara yang memenuhi syarat GCG (Good Corporate Governance).
Kualifikasi serta dedikasi dari para pejabat dan petugas inilah yang akhirnya menelurkan hasil akhir seperti yang sementara ini sudah mulai dapat dilihat dari berbagai media. Apalagi, berdasarkan geografi Kabupaten Barito Kuala masih memiliki beberapa akses jalan darat yang belum bisa dikatakan ‘mulus’.
Kedua, peran setiap partai politik (parpol) dalam menjaga keberlangsungan pemilu secara optimal, sehingga layak diapresiasi.
Ketiga, tingkat partisipasi pemilih agar bisa masuk kategori cukup memuaskan. Sebab, dalam alam demokrasi yang sehat, salah satu tolok ukur yang dapat dilihat adalah besarnya rasio jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya. Angka ideal tentu saja rasio yang mencapai 100 persen. Ke depan, hendaknya waga Ije Jela dapat terus meningkatkan rasio partisipasi sehingga dapat mencapai angka maksimum. Semakin tinggi angka tersebut mencerminkan semakin tingginya kepedulian setiap warga Batola terhadap kemajuan langkah dalam bernegara dan berbangsa.
Keempat, kehadiran aparat keamanan yang sangat bermanfaat terutama terhadap usaha-usaha pihak yang ingin mengacaukan penyelenggaraan pemilu, termasuk di antaranya penyaluran logistik dan pelaksanaan pada saat hari pencoblosan. Masalah keamanan mulai dari persiapan pemilu sampai dengan pelaksanaan serta penghitungan resmi suara, menunjukkan kualitas yang semakin tinggi.
Kelima, peran aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam mengawal pelaksanaan pemilu harus optimal. Hal ini agar semakin tingginya kepedulian masyarakat secara individu maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terpanggil dan bertanggung jawab untuk sama-sama menjaga keberlangsungan demokrasi dari tingkat bawah sampai tingkat yang paling atas.
Keenam, meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia dalam membaca dan memanfaatkan situasi serta mendudukkan dirinya di dalam proses mendewasakan demokrasi. Masyarakat tidak lagi mudah dijadikan obyek adu domba di antara kekuatan politik, serta tidak pula mudah dipengaruhi oleh informasi-informasi yang menyesatkan.
Ketujuh, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memiliki dan menggunakan kecanggihan teknologi dan berbagai alat komunikasi yang menghidangkan berbagai informasi yang tidak selalu mudah untuk dicerna. Sehingga masyarakat secara efektif dapat menyaring berbagai informasi yang datang kepada mereka. Termasuk masyarakat semakin pintar di dalam memilah-milah berbagai informasi terutama dalam memilih wakil rakyat yang diajukan oleh masing-masing partai politik. (Tim)
