PENOLAKAN izin baru impor beras oleh Budi Waseso (Buwas), Diektur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog), direspon positif Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Nur Sucipto. Politisi asal Partai Gerindra ini mengamini penolakan izin tersebut. Ia mengatakan, keberadaan beras impor sangat mengancam beras lokal terlebih di Jatim. “Beras lokal tak laku di pasaran dan kalah dengan beras impor. Petani kesejahteraannya terancam,” jelasnya.
Pria asal Trenggalek ini berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro rakyat dan tak menyengsarakan rakyat terlebih kalangan petani. “Kami apresiasi dan dukung penuh penolakan Pak Buwas tersebut dan kami anggap sebagai keputusan yang pro rakyat,” ungkapnya di Surabaya, Kamis (20/9).
Sekedar diketahui, Dirut Bulog, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso (Buwas) menegaskan, dirinya tidak pernah meneken izin untuk impor beras baru. Buwas mengaku kalau dirinya hanya pernah mengajukan perpanjangan izin atas impor.
Hal itu dilakukannya karena surat izin impor yang diteken sebelum dia menjabat memang harus diperpanjang karena sudah kedaluwarsa dan hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya.
Buwas sendiri menyebutkan bahwa sisa impor tahun lalu ada 1,8 juta ton, sedangkan yang sudah masuk ke Bulog sebesar 1,4 juta ton per Agustus 2018.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan impor komoditas beras tetap berlangsung, meski sebelumnya sempat ada ‘suara berbeda’ dari Perum Bulog. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan, mengatakan, impor beras tetap berjalan sesuai keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 2 juta ton hingga akhir tahun ini. Hal ini juga ditandai dengan Persetujuan Impor (PI) yang telah dikeluarkan oleh kementeriannya. “Tetap berjalan. Buktinya PI-nya tidak saya cabut,” ucap Oke di kantornya, Selasa (18/9).
Persetujuan impor beras sebanyak dua juta ton itu diberikan secara bertahap, yakni 500 ribu ton sebanyak dua kali pada Januari dan Maret 2018, dan satu juta ton pada April 2018. Berdasarkan data Kemendag, impor beras yang telah masuk ke dalam negeri hingga paruh pertama tahun ini mencapai 1 juta ton. Sedangkan untuk semester kedua ini sekitar 300 ribu ton beras tercatat sudah masuk. Dengan demikian, total impor beras yang sudah masuk hingga saat ini mencapai 1,3 juta ton dari target 2 juta ton.
Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pasti realisasi impor beras pada Agustus 2018 sebanyak 326.837 ton dengan nilai impor mencapai US$151,6 juta. Beras tersebut didatangkan dari Vietnam dan Thailand.
Guna memuluskan sisa impor beras yang belum masuk, Kemendag telah mengeluarkan perpanjangan izin impor pada Juli dan Agustus 2018 sesuai permintaan Bulog.
Kendati demikian, Buwas sempat memberikan suara berbeda terkait impor beras. Menurutnya, pemerintah tak perlu lagi mengimpor beras di paruh kedua tahun ini lantaran ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog masih sekitar 2,4 juta ton. Selain itu Buwas juga menganggap impor beras tak perlu dilakukan lantaran Bulog tak memiliki tempat lagi untuk menampung pasokan beras dari impor. “Perintah kemarin dari Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan bahwa kami harus impor 1 juta ton, tapi kami mau taruh di mana beras itu ? Kecuali Menteri Perdagangan menyiapkan gudang atau kantornya beliau mau dipakai jadi gudang beras, itu baru saya akan impor,” pungkasnya. (F.809)
