PADA hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar, didampingi Irwasda, Kabid Propam dan Kabid Humas Polda Papua melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Jayapura Kota.
Di hadapan kapolda, Kapolres Jayapura Kota menyampaikan jumlah penduduk Kota Jayapura sekitar 414.996 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2016. Namun data tersebut tidak relevan dengan jumlah yang seharusnya karena masih banyak penduduk yang tidak tercatat oleh Discapil Kota Jayapura, yang nantinya akan menjadi potensi gangguan kamtibmas.
Kemudian soal situasi politik di Kota Jayapura, saat ini masih dalam tahapan pemilukada karena masih menunggu pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih yang direncanakan pada tanggal 22 Mei 2017.
Sedangkan jumlah personil seluruhnya 815 orang dan hampir sesuai dengan DSP, seluruh jabatan terpenuhi baik Kabag, Kasat maupun Kanit pada tingkat Polsek.
“Operasi kepolisian yang saat ini kami lakukan adalah Operasi Mantap Praja Pemilukada 2017 dan Operasi Patuh Matoa 2017. Kasus kriminal yang menonjol adalah kasus jambret dan curanmor. Dan, permasalahan yang masih menonjol adalah adanya kelompok tertentu yang berafiliasi dan berjuang untuk Papua merdeka, seperti halnya kelompok KNPB, namun kelompok ini telah kami dekati dan menutup ruang sempit gerakan mereka yang saat ini mereka hanya melakukan kegiatan-kegiatan ibadah,” ungkap kapolres.
Adapun upaya yang dilakukan untuk menekan kriminalitas, lanjut kapolres, adalah mengoptimalkan keberadaan personil di lapangan.
Kapolda Papua, Irjen Pol Drs Boy Rafli Amar MH, mengatakan bahwa Kota Jayapura merupakan etalase atau tolok ukur Polda Papua, Polri sebagai institusi negara, yang telah diamanatkan pada UUD 1945. Karena kita menjadi anggota Polri bukanlah sebuah paksaan tapi jalan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Saat ini Polri merupakan lembaga yang sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi. Pelayanan kepada masyarakat, bagaimana kita menampilkan kepolisian yang humanis, polisi yang tegas tapi tidak arogan.
“Diharapkan kepada kita semua untuk menjauhkan sikap yang menyakiti hati masyarakat, Menjauhkan tindakan yang membebani masyarakat, dalam konteks penegakan hukum dan pelayanan publik dengan mempedomani PNBP. Seperti halnya dalam pembuatan SIM, jangan biarkan ada calo dan kita tetap kerjakan sesuai dengan aturan, Berkaitan dengan hal penegakan hukum, para penyidik agar bertindak obyektif dan baik serta tidak berpijak kepada orang tertentu. Penyidik harus mampu melihat secara jernih sesuai dengan hukum yang berlaku untuk pemenuhan keadilan masyarakat. Jangan lakukan tindakan yang mencederai hati masyarakat dalam hal pelayanan, tidak boleh ada diskriminasi dan pilih-pilih dalam pelayanan. Saya tekankan agar tetap melayani masyarakat tanpa melihat kedudukannya. Mari kita menunjukkan langkah maksimal dalam membantu dan melayani masyarakat. Oleh karena quic response harus benar-benar dipahami, Dalam konteks penegakan hukum agar dilakukan dengan profesional, netral dan obyektif terkait permasalahan hukum yang ditangani,” urai kapolda.
Masyarakat kita ini, lanjut kapolda, umumnya masyarakat yang berkembang dan belum patuh hukum sehingga perlu hadirnya anggota polri, dan pergelaran perkuatan personil sebagai bukti kehadiran masyarakat dalam bentuk patroli geologis sebagai upaya pencegahan kejahatan. “Manajemen kepolisian telah mengatur adanya penugasan malam dan siang hari. Namun yang paling saya tekankan pada jajaran Polres Jayapura Kota agar perkuatan personil pada malam hari agar dilakukan. Saya harapkan agar kasus kekerasan terhadap dosen Uncen fokus dalam penanganannya, sekaligus tingkatkan razia di tiap titik untuk menutup pergerakan pelaku. Jika Polres membutuhkan personil, Polda Papua akan memberikan bantuan. Tingkatkan kerja sama dengan media karena media merupakan representasi masyarakat yang demokratis. Saya harapkan agar Polres Jayapura Kota membentuk tim internet kontrol karena dalam dunia maya terdapat pelanggaran hukum, misalnya ujaran kebencian. Saya sangat berharap polisi merupakan sahabat masyarakat dan menjadi teman masyarakat. Karena kita adalah pelayan masyarakat, lakukanlah komunikasi aktif dengan masyarakat khususnya para pemimpin umat untuk menitipkan permasalahan dan penyakit masyarakat. Saya yakin dengan pendekatan seperti ini akan membantu dalam penanganan kamtibmas. Ayo kita jadikan profesi anggota Polri sebagai sarana untuk beramal baik, dan modal dalam menghadapi kehidupan yang baik. Tingkatkan sinergitas dengan Pemda, TNI serta stake holder yang lain. Oleh karena itu mari kita dukung program-program pemerintah yang ada, khususnya dalam mendukung terwujudnya kamtibmas dan peningkatan kapasitas kepolisian. Jangan lakukan hubungan yang hanya mengedepankan ego sektoral, Khusus untuk hubungan dengan TNI agar tetap harmonis, mari mencegah anggota kita supaya tidak melakukan tindakan tertentu dengan oknum TNI, yang hanya akan mencoreng nama kesatuan kita. Saya berharap kepada rekan-rekan sebagai pimpinan agar meminimalisir pelanggaran oleh anggota khususnya narkoba. Karena merekalah yang membawa panji-panji dan simbol-simbol Tri Brata, dan jika ada anggota kita yang terjerat dengan narkoba maka akan mencoreng institusi kita. Saya ingatkan agar tidak bertindak yang dapat menimbulkan antipati publik, akan tetapi bertindaklah sesuai dengan aturan sehingga masyarakat akan berempati dan simpati kepada kita”.
Berdasarkan hasil survei sebelumya bahwa Polri adalah urutan nomor 4 terkorup, dan saat ini berdasarkan hasil survei oleh Kompas bahwa Polri menduduki urutan ke 4 terkait kepercayaan publik. (Rilis)
