Kabupaten HSU Turunkan Angka Kemiskinan

Wakil Bupati HSU, H Husairi Abdi.
Wakil Bupati HSU, H Husairi Abdi.

PEMERINTAH terus berupaya menekan angka kemiskinan. Untuk tahun 2018 ini, pemerintah juga sudah memiliki target yang akan dikejar yakni menekan angka kemiskinan hingga ke bawah 10 persen, atau mencapai 9 persen. Sejumlah program sudah disusun oleh pemerintah khusus untuk menekan angka kemiskinan. Program itu meliputi perluasan konversi beras sejahtera menjadi layanan non tunai di seluruh kota dan sebagian besar kabupaten dan penyaluran subsidi energi dan LPG 3 kg non tunai. Ada lagi perluasan program keluarga harapan (PKH) dan perluasan jangkauan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan identitas kependudukan.

Seiring dengan program pemerintah tersebut Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten HSU yang masyarakatnya terkenal religius, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menggelar rapat koordinasi di Aula Bappelitbang yang dipimpin oleh Wakil Bupati HSU, H Husairi Abdi Lc, selaku Ketua TKPKD, dengan dihadiri para perwakilan SKPD.

Wakil Bupati Husairi melalui rapat koordinasi ini berharap dan menginginkan tingkat kemiskinan di Kabupaten HSU terus menurun dan tidak akan bertambah.

Wakil Bupati HSU, H Husairi Abdi.
Wakil Bupati HSU, H Husairi Abdi.

Terkait dengan hal tersebut Kepala Bappelitbang (Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan) Kabupaten HSU, H Fajeri Ripani SSos Msi, mengatakan bahwa pendidikan diyakini sebagai sarana paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan, karena pendidikan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan setiap warga masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Adapun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan berupa aspek yang disentuh dalam kebijakan pendidikan, yaitu aspek sarana dan prasarana, aspek pendidikan dan tenaga kependidikan, serta aspek kesiswaan di mana masih adanya siswa yang putus sekolah.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi anak putus sekolah di antaranya mendekatkan layanan pendidikan ke pusat pemukiman penduduk, terutama daerah terisolir, dan memberikan alat transportasi sekolah untuk keluarga miskin berupa sepeda, serta biaya pendaftaran siswa dan uang pangkal untuk masuk SMA/SMK/MA yang diterapkan sekolah dibayar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten HSU melalui dana APBD, juga untuk masuk SD/MI/SMP/MTs tidak boleh dipungut pembayaran dalam bentuk apa pun.

Kepala Bappelibang HSU, Ripani, menambahkan bahwa di bidang kesehatan pun dengan kondisi kemiskinan menyebabkan seseorang rentan terhadap serangan penyakit. Sementara di lain pihak, serangan penyakit dapat menyebabkan seseorang menjadi miskin. Untuk itu perlu dilaksanakan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, perbaikan gizi kesehatan masyarakat, pembinaan kesejahteraan keluarga, pelayanan kesehatan penduduk miskin, upaya kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, serta pengembangan lingkungan sehat.

Adapun berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemkab HSU terutama di bidang sosial di antaranya Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU); Bantuan Sosial berupa tenda, kursi, dan peralatan Masak; Program Keluarga Harapan (PKH); Kelompok Usaha Bersama (KUBE); Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLUT); dan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASOSDKB).

Menurut Ripani, permasalahan yang masih dialami sekarang yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan pada anak usia sekolah, masih rendahnya pelayanan kesehatan, masih rendahnya prasarana dasar infrastruktur, masih rendahnya daya saing tenaga kerja, serta masih rendahnya produktivitas dan mutu produk sektor pertanian.

Oleh karena itu Pemkab HSU dalam rangka penurunan angka kemiskinan segera melakukan penajaman program, kegiatan dan anggaran yang tepat, fokus, lokus, dan penerima manfaat yang tepat.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) HSU, H Masfian Noor S ST, menuturkan, di dalam karakteristik kemiskinan di Kabupaten HSU, beberapa karakteristik penduduk miskin tidak menyadari bahwa mereka berada di bawah garis kemiskinan. “Namun kecenderungannya seakan menikmati kondisinya. Usaha untuk keluar dari garis kemiskinan masih sangat lemah,” ujarnya.

Untuk itulah Pemkab HSU terus berupaya merobah pola pikir dan perilaku kehidupan mereka dan memberikan arahan untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki agar kehidupan yang akan datang lebih baik lagi.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), H M Nurdin MT, didampingi sejumlah deputi kementerian yang datang ke Kabupaten HSU bahwa Pemkab HSU sudah cukup berhasil menekan angka kemiskinan menjadi hanya 7,3 persen yang berada di bawah rata-rata standar angka kemiskinan nasional 11 persen. “Dari segi angka kemiskinan, Kabupaten HSU mungkin sudah tidak termasuk tertinggal lagi,” katanya.

Pemkab HSU pun selalu berusaha untuk menanggulangi persoalan kemiskinan, dan berbagai upaya telah ditempuh untuk menekan angka kemiskinan seperti di antaranya dengan program-program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, dan melakukan stabilitas harga. Termasuk juga untuk menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian, dan pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal. (Tim)