TIM transisi pemerintahan Jokowi-JK mengatakan bahwa kabinet tetap akan mengutamakan profesionalitas walau 16 menteri berasal dari partai politik.
Deputi Tim Transisi Jokowi, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa porsi menteri dari partai politik cukup besar karena kualitas kader parta-partai telah menunjukkan peningkatan.
“Kita akan buktikan bahwa mereka yang ditugaskan oleh partai politik pada akhirnya bisa terpenuhi syarat profesionalitasnya, tidak punya beban masa lalu, dan sesuai dengan ruang lingkup tugas yang diberikan,” katany kepada BBC Indonesia.
Pernyataan Hasto diungkapkan sehari setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengumumkan postur kabinet. Pada Senin (16/09), Jokowi mengatakan jumlah kementerian akan sama dengan kabinet sebelumnya, yaitu 34 menteri dengan 18 menteri berasal dari kaum profesional dan 16 dari profesional partai.
Jatah menteri untuk partai politik dalam kabinet ini lebih rendah dari kabinet Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009-2014, di mana 21 menteri berasal dari partai.
Pro-Kontra
Reaksi berbeda diungkapkan oleh sejumlah warga yang ditemui BBC Indonesia pada Selasa (16/09).
Sebagian orang mengkritik bahwa postur kabinet ini tidak mencerminkan perampingan, koalisi tanpa syarat, dan perubahan yang dijanjikan oleh Joko Widodo sebelumnya.
“Saya lebih setuju kabinet diisi orang profesional, kalau orang partai ibaratnya seperti bagi-bagi jatah. Ini terkesan ada tekanan politik,” kata Mirza, warga Jakarta.
Namun sebagian lagi mengaku setuju dengan pilihan yang dibuat mantan Walikota Solo itu.
“Saya tidak keberatan apa pun status atau latar belakang menteri, asal punya track record bagus dan berkomitmen untuk memperbaiki Indonesia,” kata Nadia Humaira, 23 tahun.
Lainnya, Harkadius mengatakan: “Tidak masalah dari partai politik, yang penting kan untuk bangun negara ini, bukan berarti dari parpol itu asal-asal orang.”
Terlalu dini
Postur kabinet hampir selalu berganti di tiap pemerintahan. Sejak reformasi, Indonesia pernah memiliki 37 menteri dalam masa pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan SBY jilid I.
Jumlah menteri paling sedikit dimiliki oleh Kabinet Megawati Soekarno Putri dengan 33 menteri.
Namun pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan masalah ramping-tidaknya kabinet tidak bisa diukur oleh jumlah menteri semata dan terlalu dini untuk menilai kabinet Jokowi sekarang.
“Yang penting sesungguhnya ada tiga hal. Pertama tentang arsitekturnya, apakah 34 menteri ini persis seperti sebelumnya, karena bisa saja berubah. Jokowi berbicara tentang kementerian maritim atau ristek. Kita tunggu arsitekturnya,” kata Ari.
Kedua, perubahan harus dilihat juga dari pelaksanaan kerja kementerian, termasuk misalnya menata ulang hubungan antar kementerian, menurut Ari tumpang-tindih dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Ketiga, perubahan harus juga terjadi di tingkat mikro dalam proses kerja internal di tiap kementerian.
“Terlalu dini untuk kecewa. Ketika Jokowi mengumumkan susunan kabinet, orang hanya menangkap partai dan non partai, tetapi esensi dasarnya menurut saya adalah Jokowi ingin membangun kabinet yang profesional yang berasal dari partai maupun non partai.”
“Yaitu kabinet yang disi oleh orang yang kompeten di bidangnya. Ini yang tidak tertangkap dalam wacana publik hari ini.” (BBC)
