Semua  

JWS Tumbang, Pemkab Minahasa Divonis Membayar Rp 8 M

Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow (JWS).
Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow (JWS).
Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow (JWS).
Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow (JWS).

PERSELISIHAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dengan Sri Rindjani, pemilik restoran ‘Nelayan’ di bilangan Pantai Kalasey (Manado), yang berujung ke pengadilan berakhir tragis. Bupati Minahasa, Jantje Wowiling Sajow (JWS), tumbang setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Manado mengganjar Pemkab Minahasa membayar ganti rugi sebesar Rp 8 miliar dari total Rp 15 miliar yang dituntut penggugat dalam kasus perdata yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Persoalan keperdataan antara Pemkab Minahasa dengan Sri Rindjani tersebut ternyata tidak berakhir di situ, namun tindakan arogansi yang dilakukan beberapa oknum Pol PP dan ASN Pemkab Minahasa yang membongkar paksa Restoran ‘Nelayan’ ternyata berdampak pada tindak pidana.

Mereka yang diduga kuat terlibat melakukan ‘eksekusi’ liar itu terpaksa dilaporkan ke Polda Sulut dengan laporan pengrusakan dan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Para pelaku pengrusakan sudah dipanggil dan diperiksa oleh Polda Sulut serta sudah ditingkatkan pada tahap penyidikan untuk menentukan siapa-siapa yang bakal menyandang status tersangka. Sedangkan Bupati Minahasa dan Sekdakab sudah dipanggil secara patut terkait kasus tersebut, namun tetap mangkir dari panggilan polda untuk ketiga kalinya.

Advokat/Pengacara Edwin Wilar SH didampingi Jules Kandou ketika ditemui FAKTA membenarkan bahwa pihaknya adalah kuasa hukum dari penggugat, Sri Rindjani. Menurut Wilar bahwa perkara perdata tersebut hanya berakhir di PT Manado, karena tenggang waktu bagi pembanding untuk mengajukan permohonan kasasi telah lewat. Karena itu, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2017 putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Wilar setelah mengantongi putusan PT Manado kemudian berusaha menghubungi pihak Pemkab Minahasa seputar putusan tersebut. Ternyata mendapat penolakan keras dari Sekdakab Minahasa, Jefrry Korengkeng. Bahkan nyaris terjadi hal-hal di luar perkiraan. ‘’Saya tidak mau bayar, saya tidak mau bayar ! Kalau saya tidak mau bayar, kenapa dan saudara mau apa ?!’’,  ujar Edwin Wilar mengutip kata-kata Korengkeng.

Wilar mengungkapkan bahwa perkara perdata No. 136/PDT/2016/PT.MND dan No. 341/PDT.G/2014/PN.MND diputus oleh Hakim Ketua Imam Syafii SH MHum serta Anggota Hakim I Wayan Supartha SH MH dan Effendi Pasaribu SH. Putusan tersebut dibacakan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016. (F.1009)