FAKTA — Sebuah kerusakan jalan yang tampak sederhana kerap menjadi penanda persoalan yang jauh lebih besar. Sabtu (22/11/2025) sore, ruas Padang Baru–Kampung Bonai di Parit Malintang tiba-tiba amblas. Akses penting penghubung warga itu patah, menyisakan lubang besar dan ancaman bagi ribuan penduduk di sekitarnya.
Alih-alih menunggu laporan berlapis seperti lazimnya birokrasi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merespons cepat. Bupati John Kenedy Azis (JKA) langsung memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) turun ke lokasi.
“Bencana ini harus kita respon cepat dan tepat. Masyarakat tidak boleh dibiarkan lama berada dalam kondisi seperti ini,” kata JKA—sapaan Bupati—dalam instruksi resmi Sabtu malam.
Langkah teknis segera dilakukan. Tim PUPR melakukan survei struktural untuk memetakan penyebab amblas dan menentukan apakah perbaikan darurat cukup atau butuh rekonstruksi total. Pemerintah daerah menyiapkan pengajuan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan, sembari meminta Inspektorat mengawasi seluruh proses administrasi agar tidak meleset dari koridor hukum.
Di tingkat kebijakan, Bupati menggerakkan Sekretaris Daerah untuk mengkaji penerbitan Surat Keputusan Tanggap Darurat. Koordinasi penyusunannya dipimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang kini menelaah prakiraan cuaca dari BMKG. Langkah ini diperlukan untuk memastikan penanganan tidak sekadar reaktif, tetapi antisipatif terhadap potensi longsor atau banjir susulan. “Kita harus antisipatif, bukan hanya reaktif,” ujar JKA.
Instruksi berantai kembali dikeluarkan Sabtu malam. Seluruh OPD terkait diminta merapikan dokumen kedaruratan dan melakukan pelaporan cepat ke Pusdalops BPBD Sumbar dan Pusdalops BNPB. Pemerintah daerah ingin memastikan jalur informasi bencana tetap satu pintu dan tertaut dengan struktur komando nasional.
Untuk menunjukkan keseriusan penanganan, Bupati bersama Sekda dan sejumlah kepala dinas dijadwalkan turun langsung meninjau titik amblas pada Minggu, 23 November 2025. Observasi lapangan ini menjadi dasar eksekusi keputusan strategis—mulai dari pembukaan akses sementara, rekayasa lalu lintas, hingga rencana rehabilitasi permanen.
Kerusakan jalan di Padang Pariaman ini terjadi ketika BMKG mengeluarkan peringatan keras mengenai meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Melalui siaran pers bernomor e.B/ME.02.04/039/KPDG/XI/2025, BMKG menempatkan sejumlah daerah dalam kategori rawan, termasuk Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, hingga Lima Puluh Kota.
BMKG mengimbau warga agar mengenali titik rawan banjir dan longsor, mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi berlanjut. Dalam situasi seperti ini, ketahanan infrastruktur daerah kembali diuji, sementara pemerintah harus bergerak lebih cepat dari bencana itu sendiri. (ss)
