Majalahfakta.id – Para pekerja seni, pengusaha rias pengantin dan pemilik sound system di Kendal, Jogorogo, Kabupaten Ngawi, melakukan aksi keprihatinan terkait perpanjangan PPKM. Dengan menggunakan sejumlah kendaraan jenis truk atau pick up, sound system dan peralatan pekerja seni seperti baju show diusung untuk dilelang atau dijual lapangan Kendal, Ngawi, Rabu (04/8/2021)
Aksi keprihatinan ini dimotivasi atas kemauan mereka sendiri. Ungkapan keprihatinan dan protes terhadap kondisi yang mereka alami juga mereka luapkan dengan berbagai banner. Satu diantaranya banner putih dengan cat semprot warna merah bertuliskan “Dijual Murah Timbang Dipangan (Dimakan, Red) Rayap”.
Diperpanjang masa pemberlakukan PPKM hingga 9 Agustus 2021 dianggap makin menyengsarakan mereka. Karena mereka tidak memiliki pemasukan lagi akibat pelarangan kegiatan show selama PPKM.
Saat ditemui wartawan majalahfakta.id salah seorang yang tergabung dalam aksi itu, mengatakan, mereka sudah menyerah dengan keadaan akibat perpanjangan masa PPKM. Para pekerja seni berkeluh kesah dan sepakat untuk menjual serta melelang barang dengan harga pantas. “Hasil penjualan alat-alat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bertahan hidup, ” imbuh sumber tadi.
“Aksi pelelangan ini hanya simbolik saja, dari partisipasi dan dukungan dari pekerja seni, pengusaha alat-alat rias manten dan sound system di wilayah Kendal Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Ini merupakan bentuk sindiran ke Pemerintah, karena PPKM diperpanjang terus sampai kapan tidak jelas, dan ini sangat berimbas ke kita. Perpanjangan PPKM berimbas cukup serius bagi kami, ” ungkapnya.
Atik Nurul Hidayati warga Kendal yang juga pekerja seni ikut angkat bicara. “Alat kami akan dilelang baik baju untuk show nyanyi dan alat sound kami jual tersendiri, tujuan untuk makan dan bertahan hidup di masa perpanjangan PPKM, ” keluhnya.
“Padahal kami sudah izin saat mau show dan sudah vaksin, namun kita tidak boleh show, dan juga kita sebenarnya sudah dua tahun vakum tidak ada tanggapan nyanyi, ” ungkap Atik.
Saat ini para peserta aksi berharap kepada Pemerintah agar ditangani dengan baik dan harus seimbang sesuai arahan Pemerintah Pusat. PPKM ini juga sangat berpengaruh pada UMKM yang tidak bisa mendapatkan penghasilan. Karena Pemerintah Daerah dianggap tidak sinkron dengan pemerintah pusat, ” ujarnya. (thr/ren)
