FAKTA – Puluhan massa aksi dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Vendetta (Vigilant Ensemble for Democratic Transparency and Accountability) menggugat, melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, Jumat (4/7/2025).
Dalam aksi yang gelar oleh Vendetta merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap lambannya realisasi janji anggota DPRD Mamuju
Dalam orasinya, para demonstran menuntut anggota DPRD Mamuju segera memenuhi janji mereka untuk memperjuangkan akses transportasi bagi pelajar, khususnya pelajar di Pulau Karampuang. Mereka menilai bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh dikorbankan oleh kelambanan janji yang hanya menjadi retorika anggota parlemen.
“Kami datang menagih janji yang disampaikan dengan penuh semangat diaksi sebelumnya, tapi kini seolah-olah dilupakan. Anak-anak kita butuh akses transportasi agar bisa sekolah, bukan hanya kata-kata kosong dari gedung dewan,” ucap Rozi
Lanjut, mereka kemudian bergeser ke titik aksi selanjutnya yakni Kantor Bupati Mamuju massa aksi kembali berorasi dengan membawa 3 poin tuntutan antara lain :
“1. Mendesak DPRD dan Bupati Mamuju segera menyediakan bus sekolah bagi pelajar Pulau Karampuang, 2. Mendesak Bupati Mamuju agar segera mencopot Sekwan DPRD Mamuju karena telah berkhianat terhadap Undang – Undang KIP, 3. Mendesak Bupati Mamuju untuk segera melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap pejabat dilingkup Pemkab Mamuju yang telah diputus bersalah dalam kasus korupsi,” ungkap salah satu massa aksi dengan tegas dalam orasinya.
Menurut mereka, keberadaan pejabat korup yang masih dibiarkan aktif hal itu, merupakan tamparan keras bagi komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
“Kami mempertanyakan integritas Bupati Mamuju, UU ASN sudah jelas, siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus dipecat, jika bupati tidak berani menegakkan hukum, maka rakyat yang akan turun tangan mengingatkannya,” ujar Korlap aksi Rozi.
Lebih lanjut para demonstran juga meminta kepada Kepala BKN RI Prof. Zudan agar segera berkoordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan evaluasi terhadap Bupati Mamuju, karena dianggap tutup mata terkait pemberian sanksi ke pejabat yang sudah terbukti korupsi.
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju terus mengabaikan aspirasi rakyat, Mereka juga berkomitmen akan terus menggalang solidaritas lintas elemen untuk mengawal isu-isu yang menyangkut hak publik dan prinsip transparansi dalam pemerintahan.
Gerakan Vendetta juga menyerukan kepada masyarakat luas untuk tidak diam menghadapi ketidakadilan. “Mereka mengajak seluruh elemen rakyat untuk bersatu dalam perjuangan menegakkan keadilan, menolak korupsi, dan menagih tanggung jawab wakil rakyat yang dipilih secara demokrasi,” ajaknya.
Aksi tersebut berjalan damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Usai audiensi peserta massa aksi tersebut membubarkan diri dengan tertib. (ammank-007)
