Tagar (#) Kabur Dulu Dari Indonesia Cari Hidup Di Luar Negeri lebih layak daripada hidup di Indonesia.Utang Indonesia Jatuh Tempo SRBI 2025 Capai Rp922,4 Beban pembayaran bunga utang pemerintah yang harus di bayar tahun ini meningkat hingga nyaris menembus Rp500 triliun pada RAPBN 2024. viral di media menjadi sorotan media asing.
Di Tanah Air, hidup mereka seperti terperangkap dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Lapangan kerja terbatas, upah rendah, dan biaya hidup kian mencekik. Jika mereka tetap bertahan di Indonesia, kemiskinan akan terus membayangi tanpa ada kepastian. Melawan Ketidakpastian di Indonesia”,
Permintaan perpindahan warga negara Indonesia ke luar negeri bukan sekadar pilihan individu, tetapi sebuah sinyal kegagalan struktural yang menunjukkan ketidak efektifan institusi negara dalam memenuhi harapan kesejahteraan & perekonomian bangsanya.
Fenomena ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap berbagai masalah di Indonesia yang membuat para generasi muda ingin pindah ke negara asing.
Ungkapan warganet, dalam Demokrasi digital sebuah tren bara globalisasi sosial budaya di Indoensia mendorong & mengontrol perkembangan demokrasi dengan sarana digital di Indonesia.
Melalui dunia maya (cyberspace) dalam bentuk saluran-saluran ruang publik yang bercirikan penyebaran komunikasi global dan meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi.
Demokrasi digital berdampak pada munculnya ruang publik yang menjadi mediasi antara masyarakat netizen dan Pemerintahan (Negara) .Dimana publik mengatur dan mengorganisasikannya sekehendak sendiri sebagai pemilik opini publik yang berfungsi untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah dan Negara sehingga kebijakan pemerintah lebih terkontrol melalui ruang-ruang publik.
Munculnya Suara Tagar # & netizen belakangan ini sesungguhnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan renungan bagi DPR pemerintah & negara serta pihak terkait, sebuah teguran agar tak lagi mengulanginya dan untuk meningkatkan rasa mawas diri, menyadarkan kita bahwa di dunia ini apapun bisa saja terjadi.
Netizen memiliki hak bersuara yang bebas dan merdeka, apalagi di negara demokrasi.
Tapi setidaknya ini jadi warning buat pemerintah & Negara.Karena kegagalan pengelolaan negara dalam konteks ini tercermin dari ketidakmampuannya menciptakan stabilitas politik, kepastian hukum, serta jaminan keamanan dan ekonomi kesejahteraan bagi warganya.
“Tagar #kabur aja dulu ah , tinggalkan Indonesia, kerja dan hidup di negara lain lebih baik, ramai beredar di media sosial, Tagar# ini beredar sejak sebulan terakhir, banyak bermunculan menyuarakan keinginan warganet yang berkewarga negaraan Indonesia untuk pindah menjadi warga negara ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih layak dan penghasilan yang mapan ( rumput yang lebih hijau).
Tagar # yang bermunculan ini setidaknya menjadi warning buat pemimpin DPR, Pemerintah dan Negara.
Yang mengalami kegagalan dalam mengelola negara dalam konteks ini tercermin dari ketidakmampuannya menciptakan stabilitas politik, kepastian hukum, serta jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi warganya.
Tagar memang sudah lama membahana di media sosial sejak Desember 2024 dan semakin tedengar kencang ke seantero dunia sampai hari ini.
Banyak diskusi yang menggunakan tagar ini sampai membeberkan dugaan Indonesia berpotensi “gagal menjadi negara maju pada 2045”. Obsesi menjadi
Indonesia disebut belum memenuhi syarat untuk menuju negara berpendapatan tinggi. Seperti misal negara Malaysia tahun 2025 ini akan dinobatkan sebagai negara maju kemudian China, Korea Selatan, Thailand, dan Brazil, ketika mereka sudah masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi.
Pertumbuhan ekonomi RI kisaran 5%, pertumbuhan kredit tak tembus 15%, rasio pajak PDB tak 11% -9,9% satu dekade terakhir, industri PDB merosot hingga level 18% kemiskinan ekstrem yang persisten di level 1,7%.
Untuk menavigasi perekonomian Indonesia jika gagal menjadi negara maju 2045. apa yang harus kita lakukan?”Para pemangku kepentingan para pejabat Indonesia dalam mengelolasumber daya alam Hasil kekayaan Negara terus dikorupsi oleh para pejabat pemangku kepentingan dengan oligarki dan keuangan negarapun di korupsi.
Banyak tagar (#) di media sosial muncul Gerakan Sivil Society.dan siap siap hengkang dari Indonesia pindah ke luar negeri.
Carut marut tumpang tindihnya persoalan pengelolaan keperintahan & negara terus di bahas youtube & netizen terus bermunculan satu sama lainya, satu contoh: Arsin, Kades Kohod otak pembuatan ratusan sertifikat laut palsu tatang Presiden RI, tak akan ada yang bakal berani & bisa memenjarain, sekalipun Presiden RI.
Ketika Said Didu dipolisikan “Tuding pagar laut Pik 2 , dan kemudian tuding mempermasalahkan pagar laut Tangerang misterius, ada dugaan hubungan dengan Jokowi & beberapa petinggi negeri ini di dalamnya ada minimal 3 jendral, tersangkanya pun bureng tidak jelas.Namun Didu tidak ia tidak menyebut pagar laut Bekasi.
“Makin kacau kawasan PIK Banten bergejolak bagaikan medan perang,” tutur Cholid.
Para petinggi Negara ini tidak berani metersangkakan pelaku utama. Para oligarki dari unsur 9 naga, yang mempunyai kekuatan segalanya secara vinansial, tapi lemah dalam sikologis spirtual makan suap ikut memperjuangkan sesuatu tidak demokrstis yang tidak benar dengan cara “menyuap” tanpa membayar, membeli laut hanya modal pagar lokasi srategis, harga murah.Oligarki pengusaha semakin berkuasa kaya raya berharta ratusan trilyun tidak punya landasan moral.
Kejagung mundur dari kasus pagar laut, serahkan penyidikan Sepenuhnya ke Bareskrim.
Walau terduga mencuri kekayaan negara merampas laut, yang merugikan negara ditafsir -+ Rp2000 Trilyun, terduga pelaku utamanya saat menemui Presiden, di istana malah jadi tamu negara VIP.
Budaya korupsi para pejabat dan mafia Pradilan/Hukum pada Lembaga Kepolisian Kejaksaan kehakiman dari tahun ke tahun meningkat ,Dalam Pusara Mafia Pradilan/Hukum.
Prabowo belum ada tanda tanda mampu menghentikan penantian jalan panjang berliku untuk mengegoolkan RUU Perampasan Aset & pembatasan uang kartel selama dua dekade dari usulan Presiden sebelumnya tahun 2008 baru akan bisa masuk Prolegnas (bukan preoritas) 2025-2029 Jangka menengah 18 November 2024.
Untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. DPR mengingkari dalam mengamini komitmen Indonesia terhadap The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Berkenaan dengan ratifikasi UNCAC yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencegah dan membasmi korupsi.
Kalo ketua DPR RI puan maharani tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset koruptor berarti DPR tidak ada manfaatnya untuk negara!! Lebih baik bubarkan saja biar tidak menambah beban keuangan rakyat/negara rakyat pasti setuju jika DPR RI dibubarkan.
Prabowo tidak pernah mendorong Gerakan Sivil Society untuk siap siap menduduki gedungDPR. Secara sunyi (silen) senyap, jika RUU tidak di goolkan DPR.
Prabowo dalam pidato menggebrak podium besemangat memberantas korupsi, sampai antartika, tetapi dalam pidato anti korupsi tidak pernah menyinggung memperbaiki pasal pasal dalam UU KPK yang dirusak pada jamanya Jokowi. Prabowo dituntut bisa mengegoolkan RUU Perampasan aset tapi mlempem. Bakan akan besanan dengan Puan Maharani, Katua DPR diduga penghambat UU perampadan Aset.
Demi mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Menjadi aset recovery yang optimal dan efektif bagi penerimaan negara melalui BNBP. Sehingga Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada awal tahun 2023. IPK sebesar 38 terjun bebas menjadi 34 menjadi negara dengan peringkat 110 terkorup dari 180 negara.
Tagar #Kabur Aja Dulu Ini bukan sekadar eksodus seperti eaga negara Rohingnya,dan atau migrasi, tetapi cerminan dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pemelihara tatanan sosial yang adil dan berkelanjutan.
Tagar Kabur Aja Dulu hadir menjadi bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak serius dalam berbenah dan menyelesaikan permasalahan di negeri ini.
Tentu hal ini akan berdampak serius jika tidak segera ditangani, sebagai contoh jika melihat data dari Direktorat Jenderal Imigrasi sudah lebih dari 3900 orang yang pindah menjadi warga negara Singapura dan rata-rata memiliki usia produktif sekitar 25-35 tahun.
Mereka menganggap bahwa dengan pindah keluar negeri adalah solusi yang paling efektif karena memiliki peluang besar untuk mendapatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi.
Namun, perlu di ketahui beberapa alasan kenapa banyak orang yang ingin mengikuti tren Kabur Aja Dulu sebagai berikut:
Empat Ribu orang pindah Kewarganegaan! Bukan angka yang main main untuk Indonesia sejak kita Merdeka 1945.Pemerintah belum mengeluarkan data terbaru 2023-2024, tapi disinyalir jumlahnya melebihi dari periode sebelumnya.
Biaya Hidup yang Semakin Mahal
Fenomena ini banyak digalangkan oleh anak-anak muda yang memiliki rasa ketakutan terhadap tidak adanya masa depan yang cerah jika terus hidup di Indonesia.
Dengan meningkatnya tensha pengangguran, harga kebutuhan pokok dan kondisi finansial yang tidak stabil membuat banyak orang9a berpikir bahwa solusinya adalah pergi ke luar negeri untuk rehat sejenak atau pindah permanen.
Banyak yang menganggap bahwa di luar negeri meskipun lebih mahal namun tekanan finansial dan pendapatan jauh lebih tinggi sehingga akan sangat membantu stabilkan finansial.
Pendapatan Rendah dan Lapangan Kerja yang Sedikit Selain biaya hidup semakin mahal, seringkali banyak keluhan dari masyarakat bahwa pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup.
Bayangkan saja saat ini masih banyak pekerja yang dibayar di bawah rata-rata namun harus bertahan hidup dengan biaya hidup yang mahal di kota.
Permasalahan ini tidak hanya sampai di situ, selain gaji yang rendah, lapangan kerja pun semakin sedikit. Banyak perusahaan yang menerapkan kualifikasi yang tidak masuk akal dan pendidikan tinggi pun tidak menjamin mudah mendapatkan pekerjaan.
Tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa per Agustus 2024, terdapat 7,4 juta pengangguran di Indonesia dan 11,28% atau sekitar 842 ribu pengangguran tersebut adalah lulusan pendidikan tinggi seperti D4, S1, S2, dan S3. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat semenjak 1 dekade terakhir2.
Dari masalah ini tentu, masyarakat berpikir bahwa Kabur Aja Dulu menjadi solusi untuk mendapatkan kejelasan hidup karena di luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan tidak sulit. Kebijakan Pemerintah yang Tidak Jelas.
Tagar Kabur Aja Dulu mencuat tidak lepas dari beberapa kebijakan pemerintah yang dirasa semakin membebankan masyarakat. Salah satunya adalah semakin banyak bayaran wajib pajak dan adanya kenaikan pajak.
Tentu ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap harga kebutuhan sehari-hari dan sektor barang dan jasa, yang pada akhirnya membuat masyarakat merasa terbebankan secara finansial. Wakil Menteri (Wamenaker) Immanuel Ebenezer enggan ambil pusing “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ungkap Noel .
