FAKTA – Aliansi Pemuda Sulbar melakukan aksi demonstrasi di depan pintu gerbang kantor Gubernur tepatnya di Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat.
Aksi demo yang digelar APS adalah sebagai bentuk refleksi dan evaluasi 100 kerja Pj. Gubernur (Akmal Malik) yang di nilai tidak mampu membawa kemajuan Sulbar lebih baik lagi kedepannya dan hanya konsep tanpa pembuktian. Kamis, (18/8/2022).
Jenderal aksi Akbar dalam orasinya mengatakan, aksi kami adalah mengevaluasi 100 hari kerja Akmal Malik dan Kami menilai itu hanya konsep tanpa pembuktian dan ia juga katakan jangan sampai hadir untuk kepentingan politik saja. Sebab Sulbar ini tanah malaqbi,” kata Akbar saat orasi.
Lanjut, sekertaris HMI Cabang Manakarra Widodo dalam lanjutan orasinya mengatakan, Pj. Gubernur Akmal Malik, hanya umbar janji tapi secara aktualisasi tidak kelihatan apa yang dilakukan oleh Pj. Gubernur.
“Kami menyampaikan kegelisahan masyarakat bahwa Pj. Gubernur (Akmal Malik) tidak cocok di Sulbar dan juga tidak cocok hanya konsep butuh aktualisasi,” ucap Widodo
Lebih lanjut kata Widodo kedatangannya Pj Gubernur Sulbar memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Selain itu kami harap banyak tapi hari ini tidak ada kerja nyata hanya pencitraan semata dan kalau tidak mampu bekerja silahkan tinggalkan Sulbar. Karena tidak cukup hanya konsep karena banyak yang harus dikerjakan jadi jangan hanya pencitraan saja.
Ia juga katakan dalam orasinya kami sudah pernah menyurat untuk audiens, tapi tidak pernah dijawab, ini artinya tidak terbuka untuk berdiskusi. Padahal kami sudah baik-baik harusnya diterima dengan baik pula,” ungkapnya.
“Adapun 13 tuntutan Aliansi Pemuda Sulbar yaitu :
1. Perjelas pekerjaan DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar.
2. Menagih janji Pj Gubernur untuk menghadirkan Kementan di Sulbar. 3.Transparansi hasil asesmen Birokrasi di lingkup Pemprov. Sulbar.
4.Transparansi hasil Sidak seluruh OPD di Sulbar.
5. Hasil kinerja Plt Kadis Pendidikan sekaligus Kepala Inspektorat.
6. DAK Rp 9 miliar Dinas Perikanan dan Kelautan yang dikembalikan ke khas negara.
7. Dana PEN Sulbar.
8. Perjelas pertanggungjawaban BUMD Rp 1,5 miliar.
9. Menolak revisi Perda.
10. Tambang di Sulbar.
11. Mendesak Pj Gubernur pembebasan hutan lindung di Sulbar.
12. Perjelas RTRW Sulbar.
13. Perjelas kasus sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat
Selanjutnya pantauan wartawan majalah fakta dilapangan aksi yang berlangsung didepan gerbang kantor gubernur Sulbar yang di jaga ketat oleh Satpol PP dan kepolisian sempat diwarnai kericuhan dan aksi saling dorong mendorong di sertai dengan adu jotos antara massa pendemo dari kalangan mahasiswa Mamuju dengan Satpol PP. (amk)
