FAKTA, JAKARTA – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi atensi Pemprov Sumsel. Karena dampak yang ditimbulkan sangat ekstrem membahayakan kehidupan masyarakat dan hewan ternak.
Untuk Sumsel sendiri, menurut Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan KLHK Edi Nugroho menyebut 4 titik prioritas penanganan Karhutla di Sumsel diantaranya PT Waringin Agro Jaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kedua area Suaka Margasatwa Padang Sugihan, ketiga ruas jalan tol Palembang-Kayuagung, Tol Indralaya-Prabumulih dan Jalan Lintas Timur Sumatera serta keempat area PT Banyu Kahuripan Indonesia Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menyebutkan, percepatan penanganan karhutla sangat mendesak demi nama baik daerah dan bangsa Indonesia. Untuk itu, menurut Agus Fatoni, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang mendesak. Ini dikarenakan menyangkut citra dan nama baik daerah, bahkan bangsa Indonesia di mata dunia.
“Dampak Karhutla begitu banyak, selain terkait dengan investasi, kesehatan, keselamatan jiwa bahkan menyangkut nama baik daerah dan bangsa Indonesia,” kata Fatoni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Karhutla Provinsi Sumsel di Graha Sumsel Jakarta, Minggu (8/10/2023).
Rakor yang dihadiri sejumlah perwakilan dari perusahaan yang beroperasi di Sumsel. Fatoni juga mengharapkan kontribusi aktif pihak korporasi untuk tetap komitmen, sinergi bersama pemerintah dalam penanggulangan Karhutla.
Melalui rakor dalam mencari solusi percepatan pengendalian karhutla itu, salah satu hasil kesimpulan rapat, adalah berkomitmen dalam penanggulangan karhutla di wilayah Sumsel. Kesimpulan lainnya, menurut Fatoni, melakukan tiga upaya penanggulangan Karhutla, yakni mitigasi, investigasi dan rehabilitasi. Kemudian, Fatoni juga meminta anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mengirimkan data jumlah embung yang ada.
“Kita juga minta seluruh anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengirimkan data personal untuk kontak person perusahaan dan serta data jumlah Embung yang ada,” harap Fatoni.
Selain itu, Fatoni juga memastikan Pangdam II/Sriwijaya segera menerjunkan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang berjumlah 350 personel mulai tanggal 11 Oktober sebagai upaya penanggulangan Karhutla.
“Kebutuhan anggaran dan peralatan ini akan dibantu oleh pihak perusahaan,” ujar Fatoni. “Saya harap bantuan pemadaman ini dapat dilakukan lebih awal. Saat ini kita sudah buat semua rancangan penanganan Karhutla di titik-titik tersebut,” harapnya.
Adapun rakor tersebut diikuti jajaran OPD terkait beserta perwakilan dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Sumsel diantaranya PT Sinarmas, PT Bukit Asam Tbk, PT Lonsum, PT Hindoli, PT Sampoerna Agro, PT Tania Selatan dan PT Laju Perdana Indah. (fase)
