.
.
.
KEPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat, Adami MPd, menilai kelangkaan dan mahalnya harga elpiji 3 kg di sejumlah titik disebabkan adanya permainan pihak-pihak tertentu. Hal itu diungkapkan Adami MPd saat dikonfirmasi Andri S dari FAKTA di ruang kerjanya tentang stabilisasi harga gas elpiji 3 kg bersubsidi di Aceh Barat, Senin (22/2).
Menurut Adami, distribusi elpiji ke masyarakat rawan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi oleh pihak-pihak tertentu. “Kecurangan bisa saja terjadi di tempat pengisian, di tingkat pangkalan, sub agen, bahkan agen. Permainan culas itu menyebabkan kelangkaan dan melonjaknya harga elpiji tiga kilogram di pasaran,” ujar Adami.
Adami menambahkan, untuk mencegah hal itu terjadi pemerintah bersama pihak-pihak terkait harus melakukan pengecekan berkala. Pengecekan secara rutin ini, menurutnya, akan mampu meminimalisir potensi kelangkaan dan lonjakan harga. Serta mengadakan razia rutin yang melibatkan pihak kepolisian, LSM, media dan pemerintah daerah.
“Di Aceh Barat untuk mengatur harga eceran tertinggi di luar radius 60 km. Pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan pengawasan,” kata Adami.
Mahalnya harga elpiji 3 kg di Aceh Barat lantaran lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Selain itu penegakan hukumnya terkesan tidak tegas dalam mencari akar dari permasalahan tersebut. “Elpiji tiga kilogram seharusnya digunakan oleh masyarakat miskin, tapi sekarang digunakan oleh anggota DPRD, pejabat, dan orang mampu lainnya”.
Seharusnya penegak hukum serta instansi terkait harus selalu melakukan razia agar tidak ada penyalahgunaan barang yang disubsidi oleh negara untuk orang miskin tersebut. “Di pangkalan harganya seperti yang ada di spanduk, dengan harga yang mengacu pada SK Gubernur Aceh 2014 yakni Rp 16 ribu”.
Penelusuran FAKTA di lapangan, harga yang dijual di pangkalan sekarang Rp 18.000,- sedangkan harga di pengecer kios-kios Rp 25.000,- s/d 30.000,- atau tidak sesuai dengan ketentuan. Pertamina sudah menyiapkan gas elpiji 3 kg yang cukup untuk Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan kebutuhan.
“Dirjen Migas telah menentukan kuota sesuai dengan kebutuhan, namun ketidakwajaran harga terjadi di lapangan, ini sangat kita sesalkan. Upaya sudah sangat banyak kita lakukan bersama dinas dalam melakukan pengawasan, tapi faktanya terjadi ketidakwajaran harga di lapangan”. (F. 984) www.majalahfaktaonline.blogspot.com / www.majalahfaktanew.blogspot.com
