Padang Pariaman, majalahfakta.id — Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, melambat menjadi 4,18 persen pada triwulan II 2026, turun 0,68 poin dibandingkan triwulan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kini mencari strategi untuk memperkuat investasi, mengoptimalkan potensi daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis membawa persoalan tersebut ke forum Rapat Pengarahan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung di Gedung Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Jumat, 9 Oktober 2026. Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lembaga terkait mengenai langkah percepatan ekonomi.
Angka pertumbuhan 4,18 persen tersebut menunjukkan bahwa tantangan ekonomi daerah bukan sekadar meningkatkan aktivitas usaha, melainkan juga memperkuat sektor-sektor produktif dan mendorong investasi. Pemerintah daerah perlu memastikan potensi ekonomi yang tersedia dapat menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Dalam forum tersebut, John Kenedy Azis menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi Padang Pariaman dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia berdiskusi dengan perwakilan pemerintah pusat untuk memperoleh masukan mengenai kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.
“Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, khususnya di Padang Pariaman. Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman masih perlu ditingkatkan. Karena itu, pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berdiskusi dengan kementerian dan lembaga yang berkompeten mengenai persoalan pertumbuhan ekonomi di Padang Pariaman,” ujar John Kenedy Azis seusai kegiatan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman pada triwulan I 2026 mencapai 4,86 persen, sebelum turun menjadi 4,18 persen pada triwulan II. Meski mengalami perlambatan antarkuartal, angka triwulan II itu masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 yang tercatat sebesar 3,99 persen.
Struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor tersier, sedangkan investasi yang belum kuat dan kinerja sektor primer menjadi tantangan. Kondisi ini menuntut upaya lebih terarah untuk mengembangkan sektor unggulan, memperkuat kegiatan produksi, serta memperluas peluang usaha.
Namun, data pertumbuhan tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan penyebab perlambatan. Identifikasi sektor yang paling berpengaruh, perkembangan investasi, dan kontribusi masing-masing lapangan usaha diperlukan untuk menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
Rapat pengarahan tersebut merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Kemendagri atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 500/6464/SJ tertanggal 9 September 2026 tentang Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah pusat mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah agar hambatan pertumbuhan dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Dalam kegiatan itu, Bachril Bakri, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama pada Inspektorat Jenderal Kemendagri, memaparkan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus memimpin diskusi bersama kepala daerah. Materi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) turut disampaikan secara daring.
Sebagai tindak lanjut, pembahasan akan diteruskan melalui pembentukan empat kelompok desk khusus wilayah di Sumatera Barat yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Kelompok tersebut direncanakan membahas hambatan ekonomi dan merumuskan langkah percepatan berdasarkan kondisi setiap daerah.
John Kenedy Azis menghadiri kegiatan itu bersama Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Bapelitbangda, Kepala Bagian Perekonomian, dan Kepala Bagian Prokopim.
Bagi Padang Pariaman, tindak lanjut forum ini akan menjadi penting untuk mengukur sejauh mana koordinasi dengan pemerintah pusat mampu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Penguatan investasi, pengembangan sektor produktif, dan penciptaan lapangan kerja menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada capaian statistik, tetapi turut dirasakan masyarakat. (SS)
