FAKTA – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) diminta mendukung penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah melalui percepatan perbaikan jalan strategis.
Permintaan itu disampaikan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) H Muchendi Mahzarekki, SE, MSi, saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Bupati OKI, belum lama ini.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda monitoring program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) yang telah disalurkan ke sejumlah kabupaten/kota di Sumsel, termasuk Kabupaten OKI.
Dalam sambutannya, Muchendi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Komisi IV DPRD Sumsel, khususnya dalam hal sinergi dan kolaborasi yang telah dibangun dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
“Kami menyambut baik kunjungan ini. Harapan kami tentu agar komunikasi dan koordinasi seperti ini terus terjalin dengan baik sehingga Kabupaten OKI mendapatkan alokasi bantuan yang lebih optimal dari provinsi,” ujar Muchendi.
Bupati menegaskan bahwa infrastruktur jalan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI. Berdasarkan data, dari total 151 ruas jalan kabupaten, sekitar 28 persen di antaranya masuk kategori tidak mantap atau dalam kondisi rusak.
“Hal ini jelas menjadi hambatan bagi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Karena itu, kami mengusulkan agar perbaikan jalan menjadi prioritas dalam alokasi BKBK,” katanya.
Muchendi menjelaskan bahwa jalan-jalan yang rusak tak hanya jalan kabupaten, namun juga terdapat empat ruas jalan provinsi yang melintasi Kabupaten OKI dan kondisinya kini memerlukan perhatian serius.
Keempat ruas tersebut meliputi Ruas Batas Kabupaten Banyuasin – Celikah sepanjang 40,40km, Ruas Simpang Penyandingan – Batas Kabupaten OKU Timur sepanjang 24,20km, Ruas Lubuk Seberuk – Sumbu Sari – Mataram Jaya sepanjang 22,28km dan Ruas Dabuk Rejo – Batas Kabupaten OKU Timur sepanjang 15,20 Km.
Menurut Bupati, perbaikan pada ruas-ruas ini sangat mendesak mengingat Kabupaten OKI merupakan salah satu kabupaten terluas di Sumsel, dengan luas wilayah mencapai 17.071km² dan panjang jalan mencapai hampir 1.500km.
“Karena luas wilayah kami yang sangat besar, jaringan jalan menjadi urat nadi perekonomian dan pelayanan publik. Jika jalan rusak, semua aktivitas masyarakat terganggu,” katanya.
Muchendi berharap agar alokasi BKBK Provinsi Sumsel diarahkan untuk mendukung perbaikan jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
“Kami mohon dukungan agar bantuan provinsi ke depan bisa lebih diarahkan ke sektor ini, karena manfaatnya sangat nyata dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Sejak 2022, Kabupaten OKI diketahui telah menerima alokasi BKBK sebesar Rp87 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Dia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin erat, dan komunikasi intensif seperti ini bisa meningkatkan peluang OKI mendapat tambahan alokasi bantuan di masa mendatang.
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel H Muhammad Yansuri, SIP, merespons positif permintaan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi Pemkab OKI dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kami hadir di sini tidak hanya untuk memantau penggunaan BKBK, tapi juga menyerap aspirasi langsung dari pemerintah daerah. Infrastruktur adalah kebutuhan mendesak dan kami siap mengawal hal ini di tingkat provinsi,” kata Yansuri.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong realisasi program-program BKBK secara merata dan tepat sasaran.
“Kami akan perjuangkan kebutuhan Kabupaten OKI, terutama untuk pembangunan jalan yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” katanya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten OKI. (Js)
