.
.
.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) menolak usulan pengadaan 5 bus serta sewa helikopter yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan anggaran Rp 17,5 milyar untuk pengadaan 5 bus tersebut. Dengan nominal itu asumsi harga per unit bus bisa mencapai Rp 3,5 milyar. Jauh melebihi bandrol pasaran bus mewah double decker Scania yang hanya berkisar Rp 2 milyar – Rp 3 milyar.
Sedangkan usulan anggaran sewa helikopter sebesar Rp 2,7 milyar untuk 50 jam, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga, mengatakan bahwa pembelian bus dan sewa helikopter itu ditolak karena mengorbankan anggaran untuk pertanian dan perikanan. “Pengadaan bus ini hanya untuk dipinjamkan ke orang, kami kira bus yang ada itu sudah cukup lima unit. Apalagi itu anggarannya berasal dari pemotongan anggaran pertanian dan perikanan,” kata politisi Partai Golkar tersebut kepada wartawan.
Ketua DPRD Sulsel, M Roem, menganggap pengadaan bus tersebut sangat mahal. “Sebaiknya membeli bus standar saja,” ujarnya. Ia mengatakan, anggaran seharusnya masuk ke pembangunan fasilitas sosial seperti gedung kesehatan dan pendidikan. “Saya dengar tadi gedung SMA 1 Makassar sudah hampir roboh,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel terpilih, M Nurdin Abdullah (NA), mengusulkan pengadaan bus ke Biro Umum Pemprov Sulsel melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pada rapat Banggar DPRD juga terungkap ada usulan sewa helikopter. NA mengatakan, bus yang diusulkan itu pada anggaran perubahan atau akhir tahun 2019 ini. Menurutnya, bus ini disiapkan bagi mahasiswa atau kelompok pemuda jika akan melakukan kegiatan di daerah. “Dulu kalau mau baksos, mahasiswa memakai truk. Bagaimana kita bisa menyiapkan generasi berkualitas kalau mereka diangkut pakai truk ? Oleh karenanya saya usulkan diadakan tahun ini juga. Saya masukkan di anggaran perubahan tahun ini untuk beli 10 bus. Silahkan pakai bus itu kalau ada kegiatan ke daerah,” jelasnya.
Juru Bicara Tim Transisi Prof Andalan, Jayadi Nas, menanggapi penolakan legislator Sulsel terkait anggaran sewa helikopter dan pengadaan bus, mengatakan,”Saya kira ini hanya miskomunikasi Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Sulsel saja,” kata Jayadi, Senin (20/8).
Dikatakan pula bahwa sewa helikopter itu bukan hanya diperuntukkan Gubernur Sulsel tapi juga keadaan tanggap darurat. “Misalnya, ada keadaan darurat di suatu wilayah, ini bisa dipakai meninjau. Bukan cuman gubernur tapi bisa dipakai oleh wagub dan pimpinan atau anggota DPRD Sulsel di dapil itu,” dalihnya.
Masih menurutnya, NA ingin penganggaran sewa heli yang jelas. “Sejak zaman Prof Amiruddin (mantan Gubernur Sulsel), sudah ada sewa helikopter, cuma sekarang Prof Nurdin ingin anggarannya jelas,” jelasnya.
Sedangkan untuk pengadaan bus, lanjut Jayadi, berangkat dari pengalaman NA yang kerap mendapati mahasiswa menumpang truk untuk kegiatan di daerah. “Bus itu nanti juga akan menjadi alat transportasi bagi organisasi masyarakat. Jadi pengadaan bus itu bukan sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah saja tapi juga untuk kepentingan masyarakat secara umum,” ujarnya. (F.546)
