FAKTA – Langkah besar kembali digulirkan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), resmi melantik Pengurus Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Lumajang masa bakti 2026–2030 di Gedung Panti PKK, Selasa (07/04/2026) kemarin.
Acara yang dihadiri para Kepala OPD, Camat, hingga Koordinator Wilayah Pendidikan se-Lumajang itu bukan sekadar seremoni formal. Di balik pelantikan tersebut, terselip ambisi besar: membongkar persoalan klasik pendidikan yang selama ini dinilai jalan di tempat.
Struktur baru, harapan baru, dalam susunan yang diumumkan, Bambang Hidayat Sampoerno didapuk sebagai Ketua, didampingi Zainal Abidin (Wakil Ketua), Muchamad Taufiq (Sekretaris), dan Nur Ifada (Bendahara). Sementara anggota diisi oleh Siti Aisyah, Muhamad Tohir, Abdul Khobir Aly, dan Djatto.
Tak hanya Dewan Pendidikan, Bupati juga melantik Yayasan Peduli Anak Bangsa (YPAB), sebagai kelanjutan dari Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Dua lembaga ini digadang-gadang menjadi “mesin ganda” penggerak perbaikan pendidikan di Lumajang—dari sisi kebijakan hingga intervensi sosial.
Namun publik tak lagi mudah terkesan. Pertanyaan tajam mulai mencuat: akankah ini menjadi terobosan nyata atau sekadar pengulangan pola lama?
“Kolaborasi” jadi kata kuncinya, dalam pidatonya, Bunda Indah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama.
“Kualitas pendidikan hanya dapat ditingkatkan melalui kolaborasi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, Dewan Pendidikan, tenaga pendidik, dan masyarakat harus bergerak dalam satu irama,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, ketika semua pihak berjalan bersama, tidak akan ada lagi ruang bagi kesenjangan.
“Pendidikan akan menjadi lebih inklusif, lebih berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan masa depan,” lanjutnya.
Pernyataan ini terdengar ideal. Namun di lapangan, realitas pendidikan sering kali jauh dari harapan mulai dari ketimpangan akses, kualitas sekolah yang belum merata, hingga minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan.
DP diuji, berani atau sekadar formalitas belaka? Ketua Dewan Pendidikan terpilih, Bambang Hidayat, menegaskan lembaganya bukan sekadar simbol.
“Dewan Pendidikan Kabupaten Lumajang adalah badan mandiri yang mewadahi partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan,” ujarnya kepada wartawan.
Sementara itu, Sekretaris Muchamad Taufiq menggarisbawahi fungsi strategis lembaga ini.
“Kami tidak hanya memberi pertimbangan, tapi juga berperan sebagai pendukung, pengontrol, dan mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam kebijakan pendidikan,” jelasnya.
Di sinilah titik krusialnya: fungsi “pengontrol” dan “mediator” kerap menjadi lemah dalam praktik. Banyak Dewan Pendidikan di daerah lain dinilai tumpul ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah. Akankah Lumajang berbeda?
Ada janji besar, taruhan besar, di akhir sambutannya, Bunda Indah memberikan mandat yang tidak ringan.
“Dewan Pendidikan harus mampu menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi atas keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.”
Pernyataan ini menjadi garis tegas: Dewan Pendidikan harus benar-benar hadir di tengah masyarakat, bukan hanya aktif di ruang rapat.
Momentum ini bukan sekadar seremoni? Pelantikan ini menjadi momentum penting, sekaligus titik awal pengawasan publik. Masyarakat kini menunggu langkah konkret—bukan sekadar rapat koordinasi atau laporan administratif.
Jika sinergi benar-benar berjalan, Lumajang berpeluang melahirkan generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing.
Namun jika tidak, pelantikan ini berisiko menjadi satu lagi seremoni megah tanpa dampak nyata yang hanya ramai di awal, lalu senyap tanpa perubahan.
Kini, semua mata tertuju: akankah Dewan Pendidikan benar-benar bekerja untuk rakyat, atau justru larut dalam rutinitas birokrasi? (Fuad Afdlol)
