FAKTA – Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terus mematangkan langkah menuju sistem transportasi yang terhubung dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut tercermin dalam Rapat Koordinasi Persiapan Konektivitas Kapal Cepat Banyuwangi dengan jaringan kereta api yang digelar belum lama ini.
Rapat dipimpin langsung Kepala Bidang Pelayaran Dishub Provinsi Jatim, Luhur Prihadi dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Forum koordinasi ini menjadi ruang strategis untuk membahas penguatan integrasi Kapal Cepat rute Banyuwangi–Denpasar serta layanan Kapal Cepat Trans Laut Jawa Timur di Pelabuhan Probolinggo dengan moda transportasi kereta api.
Integrasi tersebut diproyeksikan menjadi solusi mobilitas yang lebih efisien bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pergerakan antardaerah dan antarprovinsi.
Dalam pembahasan rapat, Dishub Provinsi Jatim menekankan pentingnya konektivitas antarmoda sebagai fondasi pelayanan transportasi modern.
Kehadiran kapal cepat yang terhubung langsung dengan jaringan kereta api diharapkan dapat memangkas waktu tempuh, meningkatkan kenyamanan penumpang, sekaligus menekan biaya logistik dan perjalanan.
Luhur Prihadi menyampaikan, integrasi ini bukan sekadar menyambungkan moda laut dan darat, tetapi juga membangun ekosistem transportasi yang saling mendukung.
Menurutnya, perencanaan konektivitas harus memperhatikan kesiapan infrastruktur, pola operasional, hingga kemudahan akses bagi pengguna jasa transportasi.
Rapat koordinasi ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah daerah, operator transportasi, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem transportasi Jawa Timur yang semakin terhubung.
Tanpa kerja sama yang solid, integrasi antarmoda hanya akan berhenti pada tataran wacana.
Melalui penguatan konektivitas kapal cepat dan jaringan kereta api, Dishub Provinsi Jatim berharap dapat menghadirkan layanan transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah provinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, pariwisata, serta mobilitas masyarakat yang lebih berkelanjutan di Jawa Timur. (nyo)
