FAKTA – Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) pada Rabu (18/2/2026) di UPT BLK Wonojati, Malang. Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Pelayanan Dasar Infrastruktur pada Sektor Transportasi di Jawa Timur yang Aman, Terjangkau, dan Terintegrasi” sebagai upaya menyelaraskan arah pembangunan transportasi antardaerah.
Forum tersebut dihadiri Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Khofidah, jajaran Dinas Perhubungan kabupaten/kota wilayah Gerbangkertasusila dan Malang Raya, perwakilan Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, asosiasi transportasi se-Jawa Timur, perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, unsur masyarakat, serta UPT Kementerian Perhubungan di wilayah Jawa Timur.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, menegaskan bahwa Forum Perangkat Daerah menjadi instrumen penting untuk menyinergikan program pembangunan sektor transportasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, penyelarasan perencanaan dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan anggaran.
“Melalui Forum Perangkat Daerah ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan transportasi yang terintegrasi, efektif, dan tepat sasaran guna mendukung pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini juga berfungsi mempertajam indikator kinerja perangkat daerah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mendorong efisiensi penggunaan anggaran di tengah tantangan kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat.
Hadir sebagai narasumber perwakilan dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta BAPPEDA Provinsi Jawa Timur yang memaparkan arah kebijakan nasional dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. Paparan tersebut menjadi landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang program transportasi yang selaras dengan prioritas nasional.
Sebagai bentuk komitmen bersama, forum ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Penandatanganan itu menjadi simbol sinergi dan kesepahaman para pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem transportasi Jawa Timur yang aman, terjangkau, dan terintegrasi.
Melalui forum ini, Dishub Provinsi Jatim menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan transportasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung konektivitas antarwilayah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. (nyo)
