FAKTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Prov Jatim bergerak cepat merespons lonjakan antrean kendaraan di jalur pantura Situbondo–Banyuwangi menuju Pelabuhan Ketapang.
Kepadatan ini terjadi akibat terbatasnya jumlah kapal penyeberangan yang diizinkan beroperasi pasca-insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya awal Juli lalu.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono hadir dalam rapat koordinasi yang digelar bersama berbagai pemangku kepentingan di sektor transportasi.
Turut hadir perwakilan dari BPTD Kelas II Wilayah Jatim, Dinas Perhubungan Banyuwangi, KSOP Kelas III Tanjung Wangi, operator pelabuhan, operator kapal penyeberangan, dan asosiasi angkutan penyeberangan.
Dalam forum tersebut, Dishub Jatim menegaskan komitmennya untuk mendorong penambahan kapal berkapasitas besar yang dapat bersandar di Dermaga LCM Pelabuhan Ketapang.
Selain itu, solusi alternatif seperti deviasi pelayanan dari Pelabuhan Jangkar ke Gilimanuk juga dibahas untuk mempercepat distribusi logistik dan mobilitas warga.
“Masalah ini memang berada di bawah kewenangan pusat. Tapi menyangkut kepentingan masyarakat Jawa Timur, kami wajib menyuarakan dan mendorong hadirnya solusi konkret,” tegas Kadishub Jatim, Nyono, Senin (28/7/2025).
Sebagai bentuk keseriusan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan.
Surat tersebut berisi permintaan tambahan kapal penyeberangan untuk lintasan Ketapang–Gilimanuk yang saat ini hanya dilayani 6 kapal dari total 15 kapal sebelumnya.
Penurunan jumlah kapal terjadi setelah otoritas pelayaran KSOP Tanjung Wangi melakukan evaluasi ketat terhadap aspek keselamatan pelayaran, imbas langsung dari tragedi tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya.
Dishub Jatim menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dan operator untuk segera mengurai kepadatan yang berisiko menghambat arus logistik dan perjalanan warga, terlebih menjelang momen-momen padat perjalanan seperti akhir pekan atau libur panjang.
“Pemprov Jatim siap bersinergi. Kami tidak tinggal diam karena ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tutup Nyono. (nyo)
