Majalahfakta.id – Sejumlah warga dan Ketua RT di wilayah RW 06 Kelurahan/Kecamatan Tegalsari, Surabaya ngluruk Ketua RW, Kamis (09/9/2021) sekira pukul 19.30 WIB.
Mereka meminta klarifikasi dan transparansi Ketua RW 06 terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli).
Peristiwa ini bermula dari Meme, salah seorang warga RT 04 RW 06 yang merasa keberatan karena dikenai biaya sebesar Rp 300 ribu. Ia meminta tanda tangan Ketua RW untuk digunakan mengurus surat pensiun almarhum ayahnya.
Meme menjelaskan pada wartawan majalahfakta.id, dia merasa keberatan dengan pungutan Rp 300 ribu kalau sekadar untuk memperoleh tanda tangan Ketua RW 06. Ketika hal ini didengar sejumlah pengurus RT di wilayah RW 06, sontak sembilan Ketua RT dari total 17 RT yang ada ngluruk ke kantor RW 06
Mereka ingin meminta klarifikasi Ketua RW 06 Hariyono terkait kebenaran laporan dari warga RT 04 tadi. Saat wartawan majalahfakta.id mencoba menggali lebih dalam peristiwa ini, sejumlah sumber di wilayah tersebut mengatakan praktik dugaan pungli tidak terjadi pada kali ini saja.
Diperkirakan sudah hampir setahun diduga dilakukan Ketua RW 06. “Hariyono berdalih meneruskan kebijakan yang sudah dilakukan pendahulunya, “ tutur Risky, Ketua RT 14.
Dicky, Ketua RT 13 juga menuturkan, kejadian dugaan pungli ini juga pernah menimpa warganya yang hendak mengurus pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut cerita yang diterima dari sumber di lokasi, warga tersebut juga dikenakan pungutan Rp 300 ribu diduga oleh Ketua RW 06.
Dari rentetan peristiwa inilah yang akhirnya membuat para Ketua RT geram lantas ngluruk kantor RW 06. “Kami menuntut penjelasan dari Hariyono Ketua RW 06, “ pinta dicky.
Para Ketua RT bukan sekadar mempertanyakan masalah pungli pada peristiwa ini saja. Mereka juga mempertanyakan sejumlah aliran bantuan yang masuk ke kas RW. Diantaranya dana bansos, dana bantuan dari Gereja Mawar Sharon yang diberikan untuk warga terdampak Covid-19.
Mereka mempertanyakan sejumlah dana bantuan tersebut, karena dinilai tidak diketahui kejelasannya.
Harapan para Ketua RT, kiranya masalah ini bisa mendapatkan perhatian dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sebanding lurus dengan gencarnya intruksi Presiden Joko Widodo terkait memerangi tindakan pungli di tubuh instansi pemerintahan hingga jajaran bawah. (ris/smt/ren)
