PT Snepac bakal melakukan labuh jangkar di perairan Karimun yang ditandai dengan melakukan penandatanganan MoU antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karimun dengan PT Snepac disaksikan Bupati Karimun, Aunur Rapiq, Kepala KSOP Karimun, Letkol Mar Eko Priyo Handoyo, dan pihak Parit Rempak, Kamis (15/12).
Tiga unit kapal akan segera berlabuh jangkar di perairan bisnis Karimun di Lay Up Anchorange Area sambil menarik kepercayaan dunia luar bahwa perairan Karimun daerah aman.
“Dan, mudah-mudahan ke depan bakal banyak lagi kapal lainnya yang akan masuk,” ujar Pimpinan PT Snepac, Zulkifli Ali, usai penandatanganan MoU dengan BUP Karimun.
Penandatanganan MoU tersebut akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan bagi hasil antara BUP, otoritas kepelabuhan (KSOP), pemerintah pusat dan PT Snepac.
Zulkifli Ali selaku pimpinan PT Snepac meminta jaminan keselamatan bagi PT Snepac Group dan mitra bisnisnya kepada pihak Syahbandar Karimun sebelum dilakukan kesepakatan kerja sama itu ditandatangani.
Kepala KSOP Tanjung Balai Karimun, Letkol (Mar) Eko Priyo Handoyo, pun langsung menjamin keamanan di sekitar perairan labuh jangkar dan akan menbentuk satuan tugas pengamanan KLAA.
”Kami memberikan jaminan keselamatan terhadap keseluruhan pelayaran di daerah KLAA dan lainnya yang di perairan Karimun. Jika perlu dibentuk satuan tugas,” ujarnya.
Bupati Karimun, Aunur Rapiq, dalam sambutanya, mengucapkan terima kasih kepada Kepala KSOP Karimun, Letkol (Mar) Eko Priyo Handoyo, atas jaminan keselamatan yang diberikan tersebut.
Walaupun selama ini perairan Karimun dikenal cukup aman. Jika terjadi daerah tangkapan nelayan terganggu maka hal tersebut bisa dikomunikasikan dengan baik seperti yang telah dijalani selama ini.
Bupati berharap dengan adanya kapal-kapal yang berlabuh di KLAA akan memberi dorongan kepada kapal lainnya untuk berlabuh di perairan Karimun dan nantinya diyakini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Direktur BUP Karimun, Indrawam Susanto, mengatakan, perairan Karimun telah mendapat izin dari Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI masuk dalam KLAA sekitar 10 ribu hektar. (F.942) www.majalahfaktaonline.blogspot.com / www.majalahfaktanew.blogspot.com / www.instagram.com/mdsnacks
