Oleh : Saptono
Pengamat Sosial Politik
“Bupati Ponorogo harus ambil sikap tegas jangan diam dan terkesan mlempem, karena hal ini tidak boleh terulang kembali, bagaimana pun juga pejabat publik harus siap dengan kritikan atau saran dari masyarakat demi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, ” Saptono, Pengamat Sosial Politik sekaligus mantan aktivis HMI Unmuh Ponorogo era 90-an.
Tak ayal Saptono dibuat geram melihat kondisi sosial politik di Ponorogo. Saat ini Bupati dan wakil Bupati Ponorogo terpilih tahun kemarin Sugiri Sancoko dan Lisdyarita terkesan diam tidak bergerak.
“Ketika Bupati tidak segera mengadakan perbaikan, maka dalam pencapaian visi misi, Sekda tidak taat kepada Bupati dan tidak memahami visi misi Bupati, ya error, karena orientasi bukan taat ke Bupati taat kepada Sekda ya juga error“.
“Dalam rangka penjabaran di SKPD, “sakarepe dewe“, Sekda dan SKPD. Ini sangat bahaya, kenapa demikian, bahaya pertama Bupati dikasih peluang agar mereka jatuh dan yang kedua visi misi tidak tercapai, apalagi melihat situasi hanya dua tahun masa aktifnya, padahal 2023 sudah selesai, dan di tahun 2024 sudah tidak efektif, karena masa kampanye lagi”.
“Kalau melihat APBD, Sugiri sendiri kalau tegas dan berani dana dalam masa kampanye kembali contoh saja iklan cukai rokok, Sugiri pun dapat dalam satu bidang itu, demikian juga pengadaan dia pun juga dapat keuntungan dari fee, tinggal mainnya”.
“Sementara yang kelihatan dikembangkan hanya pusat kota HOS Cokroaminoto yang katanya mirip Malioboro padahal dana yang digunakan dari CSR saja, bukan dari APBD”.
Saran kepada Bupati Sugiri, “Adapun proyek stag, hanya terkesan sekedar wacana mencari sensasi dari warga masyarakat. Namun demikian wacana tersebut harus di ikuti dengan ketegasan komitmen sesuai dengan visi misi seorang pejabat publik yaitu Bupati Sugiri Sancoko, Ingat Masa aktif cuma 2 tahun lho”.
“Sebagai seorang pemimpin harus berani melakukan sebuah kreasi, karena itu sebagai seorang pemimpin harus memiliki sebuah kecerdasan dan ketegasan, sehingga mampu melaksanakan sebuah tanggung jawab atas kepemimpinnnya. Selain itu juga memilih konsultan harus benar-benar. Saya mengamati dari kampanye sampai sekarang sudah menjadi Bupati terpilih, dari konsultannya hanya sebuah catatan saja, itupun dinilai nggak profesional hanya kepentingan-kepentingan untuk kemenangan tanpa progres sampai sekarang”.
“Seorang penguasa di Ponorogo haruslah mampu melihat dirinya sendiri, introspeksi diri dan memulai perubahan dari dirinya sendiri. Kenapa ?? saat terpilih eforia masih terasa saat ini, para pengusung dari bupati terpilih Sugiri dan Lisdyarita sampai sekarang terus berupaya mendukung kebijakan Bupati pilihannya”.
Namun, belum tahu kalau Bupati saat ini seharusnya beliau berfikir keras, belum adanya resafel refresh kepegawaian secara menyeluruh, padahal beliau seorang Bupati pemegang kekuasaan secara menyeluruh, kok masih banyak pertimbangan-pertimbangan, tanda tanya besar ada apa??? “.
Sugiri harus tegas, jangan mlempem, beliau punya anak buah banyak, masak beliau malah tunduk kepada anak buahnya. Kalau ini terjadi, malah jadi blunder. Kalau memang berhasil dan dikenang warga masyarakatnya, ya harus “Mukti ya Mukti, Mati ya Mati” menjadi kesatria”.
Ambil contoh saja Jokowi, Presiden RI, biarpun ada hujatan cercaan, dan lain sebagainya, beliau selalu tegas, masak hanya jadi penguasa daerah saja, sangat khawatir dan ragu, harus tegas dalam bertindak. (Saptono, mantan anggota DPRD Pacitan, mantan aktivis HMI era 90-an di UNMUH Ponorogo).
