FAKTA — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI dalam rangka entry briefing Pemeriksaan Pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kamis (12/2/2026).
Entry briefing tersebut menjadi tahapan awal dalam proses audit atas LKPD 2025 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Turut mendampingi bupati dalam kegiatan itu, Inspektur, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris BPBD, Sekretaris Inspektorat, Kepala Bidang BPBD, Kepala Bagian Perekonomian, serta Sekretaris DPRD.
Mewakili Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Pengendali Teknis Yunaldi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan tim untuk meminta izin sekaligus memulai pemeriksaan pendahuluan atas LKPD Tahun 2025.
Adapun susunan tim pemeriksa terdiri dari Sudarminto Eko Putra sebagai Penanggung Jawab, Nelson Humiras Halomoan Siregar sebagai Wakil Penanggung Jawab, Yunaldi sebagai Pengendali Teknis, Nur Azani sebagai Ketua Tim, serta Fajar Wahyudi, Dwitri Desvira, M. Syauqi Habib, dan Cici Annike Wulan sebagai anggota tim.
Menurut Yunaldi, pemeriksaan pendahuluan difokuskan pada pertanggungjawaban belanja daerah Tahun Anggaran 2025, meliputi belanja barang dan jasa, subsidi, serta belanja modal.
Tahapan ini juga menjadi ruang koordinasi dan penyamaan persepsi antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebelum pemeriksaan terinci dilaksanakan.
Menanggapi hal tersebut, John Kenedy Azis menyambut baik kedatangan tim BPK dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung proses audit.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemeriksaan ini hendaknya menjadi momentum evaluasi dan pembenahan,” ujar John.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah bersikap kooperatif dan proaktif dalam memenuhi setiap permintaan dokumen maupun data yang dibutuhkan tim pemeriksa.John juga menegaskan agar tidak ada kekhawatiran dalam menghadapi pemeriksaan tersebut. Menurut dia, proses audit merupakan mekanisme yang bertujuan menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Saya minta dukungan dan kerja sama seluruh pihak agar pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. (ss)
