Bupati Padang Pariaman Respons Pandangan DPRD, Tekankan Sinergi dan Prioritas Pembangunan

Bupati John Kenedy Azis saat menyampaikan LKPJ tahun.2025 di sidang paripurna DPRD, Senin (16/3/2026). (foto: Syafrial Suger/majalahfakta.id)

FAKTA — Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, menyusul pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang digelar pada Senin (16/3/2026) di ruang sidang utama DPRD. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD, Aprinaldi, didampingi Wakil Ketua Wira Satria dan Firman.

Bupati John Kenedy Azis menyebut masukan dari legislatif sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Masukan yang diberikan oleh anggota DPRD sangat penting bagi kami. Ini bukan hanya kritik konstruktif, tetapi juga dorongan untuk bekerja lebih maksimal dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan,” ujar John.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai catatan tersebut, terutama dalam hal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan akan diperkuat guna mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, efektivitas pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah, kata dia, akan memastikan belanja daerah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami fokus pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan UMKM agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata dia.

Lebih lanjut, John menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi prioritas. Ia juga menyoroti peran strategis UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, ia menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik disebut sebagai prinsip yang terus diperkuat.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci. Kita harus berjalan bersama untuk mewujudkan Padang Pariaman yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap, melalui pembahasan LKPJ ini, hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif semakin solid, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan. (ss)