BUPATI Barito Kuala (Batola), Hj Noormilyani AS SH, yang juga mantan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri selama tiga hari yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
Hj Noormiliyani AS SH mengikuti Pembekalan Kepemimpinan agar dapat memberikan pemahaman akan filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan daerah adalah yang pro rakyat dan selaras dengan pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, membuka kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota Angkatan I Tahun 2018.
Kegiatan yang bertemakan “Melalui Pembekalan Kepemimpinan Kita Tingkatkan Peran Strategis Penyelenggara Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Nawa Cita” ini selain dihadiri para kepala daerah dan wakil kepala daerah serta ketua DPRD se-Indonesia juga dihadiri para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan semangat pengabdian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2017 dan 2018.
Mendagri, Tjahjo Kumolo, menekankan bahwa para pimpinan daerah yang sudah terpilih pada pilkada serentak mempunyai posisi strategis sebagai panglima pembangunan daerah yang menuntut kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam melakukan terobosan membangun tata kelola pemerintahan yang harmonis, efektif, dan efisien demi percepatan reformasi birokrasi dan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga mengatakan, sebagai kepala daerah yang mempunyai posisi strategis jangan sampai ada sekda ke bawah yang menekan pemerintah di daerah. Sekda dan aparatnya bekerja untuk menjabarkan visi misi kepala daerah dalam janji kampanyenya.
Sedangkan bagi kepala daerah ditekankan untuk memahami tantangan ke depan. Kalau dulu permasalahan tentang sandang, pangan dan papan, sekarang tantangan itu bertambah menjadi radikalisme dan terorisme.
Para kepala daerah juga diimbau untuk memahami area rawan korupsi mengingat sekarang sudah 100 lebih kepala daerah yang terkena OTT dan 300-an anggota DPRD.
Terkait permasalahan sosial seperti daerah-daerah rawan bencana, Depdagri sekarang hanya membangun hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan otonomi daerah.
Sementara menyongsong tahun politik Pemilu 2019, mendagri menitipkan pesan kepada seluruh kepada daerah dan DPRD untuk membantu dalam penyelenggaraan pemilu di daerah termasuk para forkopimda baik TNI, kepolisian, dan kejaksaan di daerah untuk membangun sinergitas.
Dijelaskan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh Setiabudi, kegiatan ini dulunya disebut Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah. Namun mulai 2018 dalam rangka meningkatkan sinergitas, pesertanya ditambah dengan ketua DPRD.
Sesuai dengan visinya, Kementerian Dalam Negeri sebagai pemerintahan harus tegak lurus dari pusat hingga ke daerah, sehingga perlu mengadakan pembekalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Ketua DPRD.
Kegiatan tersebut adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Maka pada tahun 2018 ini Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) memprogramkan kegiatan pembekalan kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Ketua DPRD.
Pada hakekatnya pembekalan kepemimpinan ini merupakan proses internalisasi dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, revolusi mental, bela negara. Jadi diharapkan bisa melahirkan pola sikap dan perilaku yang dijiwai kecintaannya kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945.
Dijelaskan, dengan program tersebut para peserta yang ikut pembekalan kepemimpinan tersebut diyakini akan memiliki keyakinan akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan yang rela berkorban demi bangsa dan negara Indonesia. Hal itulah yang harus ditanamkan pada setiap peserta yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Jadi Pembekalan Kepemimpinan dirancang untuk memotivasi dan mempersiapkan pejabat agar dapat bertindak tegas dan efektif, membangkitkan hasrat dan antusiasme dalam menyiapkan diri dan mind set, memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana emosi dan tindakan mereka mempengaruhi orang di sekitar mereka. Pembekalan Kepemimpinan ini akan memotivasi dan memberikan pencerahan untuk bekerja pada kesadaran diri, pengaturan diri, empati, motivasi, integritas, etika, kolaboratif, dan kepatuhan diri untuk menjalankan otoritas kepemimpinannya dengan rendah hati dalam budaya integritas yang berkinerja tinggi.
Di samping itu melalui kegiatan ini diharapkan sinergitas antar komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih baik lagi, mengingat para peserta pembekalan merupakan para pejabat struktural yang mempunyai kedudukan yang strategis dalam memberikan telaahan kepada pimpinan komponen/kepala satuan kerja masing-masing.
Sedangkan tujuan Pembekalan Kepemimpinan adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan melalui proses internalisasi nilai-nilai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, revolusi mental dan bela negara sehingga membentuk mental yang cerdas, kritis, kreatif, proaktif, disiplin, bertanggung jawab, tahan uji, pantang menyerah dan rasa bangga sebagai warga negara Republik Indonesia.
Mendagri juga mengatakan, dengan kegiatan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman akan filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sangat penting untuk memahami filosofi kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan daerah adalah yang pro rakyat dan tetap selaras dengan pemerintah pusat. (Tim)
