Majalahfakta.id – H. Nasrun Umar (HNU) sebagai Pejabat (Pj) Bupati Muara Enim Sumatera Selatan mendapat penolakan Barisan Pemuda Selamatkan Muara Enim (BPSME), Ketua Umum BPSME, Rahady S. SY saat konferensi pers di kantornya Komplek Perumahan Opi geram atas pengangkatan HNU.
Mereka menindaklanjuti surat yang dikeluarkan Kemendagri no.131.16.11.27/2021 tentang pengangkatan Bupati Muara Enim. “Kami sangat berat sekali dan menolak HNU sebagai PJ. Bupati dengan alasan HNU patut diduga dan dicurigai pengangkatannya terkesan dipaksakan yang diusulkan hanya dirinya seorang dan kami menilai Muara Enim justru semakin terpuruk dari segi kepemimpinan dan dinamikasi pemerintahannya,” kata pemilik firma hukum “Elang Hitam Law Firm.
Baca Juga : Cikal Bakal Pesantren di Indonesia
Selanjutnya dikatakan Rahady S.SY, sementara pembangunan masih terkatung-katung karena lambannya pengadaan barang dan jasa, diduga Pokja/ULP banyak dirubah dan diintervensi oknum tersebut.
“Kami juga mencium gelagat penolakan kehadiran yang bersangkutan oleh Eksekutif atau DPRD, sedangkan tidak ada keharmonisan antara Eksekutif dan Legislatif maka akan dibawa kemana Kabupaten Muara Enim ke depan,” tanya Rahady.
Sementara itu, Sekretaris BPSME Suwandi S.SY dikonfirmasi para awak media saat mengadakan konferensi pers sesuai dengan perkembangan yang bersangkutan HNU sebagai pelaksana baru beberapa bulan lalu kami amati dan terlihat HNU tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Bumi Serasan Sekundang.
Baca Juga : Pemkab Pacitan Diminta Transparan Terkait Dugaan Pengalihan Hak Tanah di Pantai Teleng Ria, Pacitan
Bahkan HNU mengadakan road show dan kunjungan untuk mencari simpatisan masyarakat serta dukungan untuk menjadikan Kepala Daerah Definitif dalam beberapa kali kunjungan bersangkutan selalu membawa istri dan anak-anaknya seolah-olah memperkenalkan keberadaannya di Kabupaten Muara Enim sebagai kepala daerah yang turun ke bawah (turba).
Kemudian yang menjadikan kekhawatiran masyarakat mengingat isu yang bersangkutan diduga akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Palembang tentang stabilitas pembangunan dan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Muara Enim akan terjadi penyalahgunaan dan lain sebagainya.
“Kami berpesan kepada DPRD serta masyarakat untuk dapat mengawasinya jalannya pemerintahan mereka terhadap kepemimpinannya dan jika perlu kami akan mengadakan protes kepada gubernur, Mendagri, KASN agar mengevaluasi penunjukan HNU sebagai pejabat Bupati Muara Enim dan mendesak Gubernur untuk mengusulkan beberapa nama untuk menjadi pejabat Bupati Muara Enim. (ito)
