Semua  

BPN KABUPATEN SUMENEP MELANGGAR UU WAKAF

Mohammad Abdu (Mamad).
Mohammad Abdu (Mamad).
Mohammad Abdu (Mamad).
Mohammad Abdu (Mamad).

TANAH wakaf sesuai dengan UU No. 41/2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa tanah hak milik yang diserahkan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum  tidak boleh dipindahtangankan. Kemudian pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 71/2012 tanggal 07-8-2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Bab I pasal 1 ayat 6 bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebelumnya, berdasarkan UU RI No. 2/2012 tanggal 14 Januari 2012 pasal 1  ayat 8 (diralat karena salah ketik, semula pada Majalah FAKTA No. 656 Edisi  November 2018 tertulis ayat 9), berbunyi : Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan. Jadi dapat diartikan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep atas nama pemerintah harus memberikan pelayanan yang benar-benar dapat memuaskan rakyat.

Ketika ditemui Amin Djakfar dari FAKTA, H Saleh MT, Sekretaris YJHS (Yayasan Jamaah Haji Sumenep), mengatakan bahwa YJHS sebagai penerima Sertifikat Tanah Wakaf No. 113, Luas 1.386 m2, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan/Sumenep, berlokasi di Jl Raya Truno Joyo, dengan Wakif,  H  Zakariya. Tanah ini direncanakan untuk membangun RSI (Rumah Sakit Islam), yang ternyata sangat bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). Untuk selanjutnya YJHS mengirim surat kepada Camat Kota untuk menjual tanah wakaf yayasan dimaksud.

“Hal tersebut disebabkan sudah tersedianya tanah wakaf milik RH Soemar’om di Desa Batuan, Kecamatan Kota (kini Batuan), seluas 10.000 m2. Camat Kota meneruskannya dan turunlah rekomendasi izin penjualan tanah wakaf dari Bupati Sumenep. Dengan pertimbangan agar dapat mempercepat untuk terbantunya   pembangunan RSI yang sangat diperlukan dana cukup besar. Sedangkan salah satu sumber dana itu dari hasil penjualan tanah wakaf yang dinilai kurang bermanfaat tersebut. “Hal  ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan,” ungkap H Saleh.

Lokasi tanah wakaf yang berubah menjadi tanah hak milik itu.
Lokasi tanah wakaf yang berubah menjadi tanah hak milik itu.

Manakala disampaikan surat rekomendasi penjualan tanah wakaf dari Bupati Sumenep itu kepada Menteri Agama RI di Jakarta, melalui Kepala Kantor Departemen Agama Sumenep, ternyata Menteri Agama mengatakan bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh dipindahtangankan, kecuali ada izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, apabila harta wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukan yang  dinyatakan dalam Ikrar Wakaf. “Hal ini sesuai dengan UU No. 41/2004 Tentang Wakaf. Dan menyebutkan harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan,  disita, dihibahkan, diwariskan, dijual, ditukar  atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya,” imbuh H Saleh.

Kemudian pada tanggal 18 Maret 2009, Hj Roisyah (keponakan almarhum H Zakariya) bertindak sebagai ahli waris meminta kembalinya Sertifikat Tanah Wakaf No. 113 kepada YJHS untuk dijual.  Sedangkan hasil  penjualannya akan diserahkan  kepada YJHS. “Pada  tanggal 31 Maret  2009, saya selaku Sekretaris Umum YJHS karena diminta menyerahkan asli Sertifikat Tanah Wakaf No. 113 itu kepada Mohammad Abdu (Mamad), suami Hj Roisyah, dengan penjelasan bahwa tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena status tanah itu adalah tanah wakaf. Tapi Mamad menyatakan insya allah bisa atas bantuan Bapak H Sugianto. Selanjutnya kami tanda tangani surat penyerahan sertifikat tanah tersebut yang memang sudah dipersiapkan oleh Mamad,” keluh H Saleh.

Pada tahun 2016, lanjut H Saleh, pihaknya diberi fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 619 tanggal 20 September 2012 atas nama H Sugianto dengan lokasi yang persis sama dengan Sertifikat Tanah Wakaf No. 113.  “Sehingga dapat diartikan BPN Kabupaten Sumenep melanggar UU No. 41/2004 dan Perpres No. 71/2012,” ujar H Saleh.

Penelusuran lebih  lanjut FAKTA ke BPN Kabupaten Sumenep. Namun sampai dua kali tidak ketemu dengan Ismail (Kasi Permasalahan BPN Kabupaten Sumenep)  karena mengikuti sidang di Surabaya.

FAKTA kemudian menjumpai H Sugianto yang menunjukkan bukti-bukti surat penyerahan dan mengatakan bahwa sesungguhnya semuanya sudah lengkap.

Selanjutnya FAKTA menjumpai Mamad yang mengatakan bahwa ia selalu dipanggil oleh H Sugianto apabila ada kekurangan berkas yang perlu ditandatangani dan ia tidak pernah ke BPN Kabupaten Sumenep. (F.787)