FAKTA – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menata langkah sejak dini menyongsong Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali tahun 2026.
Bantuan tersebut dipastikan akan difokuskan pada dua kebutuhan mendasar, perbaikan jalan rusak parah dan penguatan infrastruktur pertanian.
Arah kebijakan itu bukan sekadar wacana, melainkan telah dikunci dalam Surat Keputusan (SK) dan tercatat resmi dalam dokumen perencanaan daerah.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan, kepastian administrasi menjadi modal penting untuk mempercepat realisasi di lapangan.
Dengan terbitnya SK BKK Provinsi Bali 2026, pemerintah daerah kini tinggal menyiapkan tahapan teknis, termasuk proses lelang yang ditargetkan mulai berjalan pada awal tahun.
“Sudah dan itu sudah keluar SK-nya. Jadi tinggal eksekusinya saja. Nanti mulai awal tahun kita mulai lelang,” ujar Sutjidra, Sabtu (27/12/2025).
Fokus utama penggunaan dana BKK diarahkan pada penanganan ruas-ruas jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Jalan dengan tingkat kerusakan berat dan berdampak langsung pada mobilitas warga menjadi prioritas.
Di antaranya adalah jalan di Desa Mengening, Jalan Merak di Desa Bukti, serta sejumlah ruas di wilayah Kecamatan Gerokgak dan Seririt.
“Mengening jadi prioritas karena sangat rusak. Termasuk di Desa Bukti yaitu Jalan Merak,” kata Sutjidra.
Di luar sektor jalan, Pemkab Buleleng juga mulai menyiapkan rencana penataan kawasan perkotaan.
Penataan pedestrian hingga pengaturan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi bagian dari agenda jangka menengah.
Namun, kebijakan ini direncanakan baru mulai digarap pada 2027, seiring dengan kesiapan regulasi dan desain kawasan.
“Nanti kita tetapkan PKL itu hanya boleh berjualan di sore hari, tidak menetap seperti sekarang karena sangat mengganggu. Keluhan masyarakat banyak, bahkan mahasiswa juga menuntut hal itu,” ujarnya.
Sutjidra tidak menampik bahwa tantangan pembangunan infrastruktur di Buleleng masih besar.
Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) menunjukkan, sekitar 30 kilometer jalan masih membutuhkan penanganan serius. Untuk pengaspalan jalan saja, kebutuhan anggaran pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp75 miliar.
“Belum termasuk irigasi dan jembatan. Kalau digabung, totalnya bisa lebih dari Rp100 miliar,” ungkapnya.
Karena itu, BKK Provinsi Bali 2026 juga diarahkan untuk menopang sektor pertanian.
Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi menjadi perhatian, mengingat sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, dua jembatan direncanakan mendapat penanganan, yakni Jembatan Banyuasri serta jembatan di wilayah Tejakula, guna memperlancar konektivitas antarwilayah.
Dengan fokus anggaran yang lebih terarah, Pemkab Buleleng berharap BKK Provinsi Bali 2026 tidak hanya menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar, tetapi juga memberi dampak berkelanjutan.
Konektivitas yang membaik, pertanian yang lebih kuat, serta wajah kota yang lebih tertata diharapkan menjadi fondasi pembangunan Buleleng dalam beberapa tahun ke depan. (F1)
