DI tengah menggeloranya Presiden RI, Joko Widodo, memberantas pungutan liar (pungli) ternyata tak membuat tenaga pendidik ciut nyalinya. Seperti yang diduga terjadi di SMA Negeri Sindang Beliti Ilir (SBI), Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, diduga melakukan pungutan jutaan rupiah untuk membeli bangku sekolah.
Program Bupati Rejang Lebong, Dr H A Hijazi SH MSi, tentang sekolah gratis hingga ke tingkat SLTA sepertinya dianggap angin lalu oleh Kepala SMAN Sindang Beliti Ilir (SBI), Hartomo SPd. Indikasinya, kendati Bupati Hijazi sudah melarang ada pungutan kepada siswa namun kepsek yang satu ini tetap saja berani memungut dana awal tahun Rp 1 juta kepada siswa baru dengan dalih tidak ada bantuan mebeler dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.
Tak hanya itu, dengan dalih kekurangan guru PNS, Hartomo juga memungut uang SPP per bulan Rp 70 ribu/siswa. Tindakan Hartomo ini yang membuat para orangtua/wali murid resah.
“Siswa kami itu ada 117 orang. Gurunya ada 12 orang. Hanya 3 orang termasuk saya (kepsek) guru yang statusnya PNS. Jadi, untuk membayar honor guru-guru honorer inilah uang SPP itu,’’ kata Hartomo di rumahnya kepada John Sahrul dari FAKTA, Selasa (11/10/2016), sembari menjelaskan bahwa pungutan itu sudah dirapatkan dengan komite sekolah.
Terkait dengan uang awal tahun Rp 1 juta, menurut Hartomo, itu juga sudah dirapatkan dengan wali murid dan komite sekolah. Uang itu peruntukannya untuk membeli bangku, meja kursi dan baju olahraga siswa. ‘’Jadi, uangnya bukan untuk saya. Kita memang waktu itu tidak mendapat bantuan meja-kursi dari Disdik. Ya kita meminta bantuan dari wali murid,’’ jelas Hartomo.
Lebih lanjut dikatakan bahwa sebelumnya khusus kelas 1 tahun ajaran baru itu belajar tanpa bangku dan meja. “Mereka belajar di lantai. Tapi, setelah ada bantuan pembelian bangku dan meja dari wali murid maka anak-anak tersebut kini sudah belajar sempurna dengan bangku dan meja. Memang kita akui pemerintah memprogramkan sekolah gratis dengan membantu melalui APBD. Tapi faktanya sampai hari ini uang itu belum cair. Begitu juga dengan dana BOS sudah triwulan ke-4 dana BOS khusus untuk triwulan II dan III belum juga cair. Ya dari mana kita mau membayar honor guru kalau bukan dari SPP itu,’’ jelas Hartomo.
Kemudian Hartomo mengajak FAKTA mengecek ke salah satu toko fotocopy tempat sekokah yang ia pimpin mengutang kebutuhan ATK sekolah. ‘’Kini listriknya mau dicabut. Saya katakan kepada PLN ya silakan cabut. Kita memang tidak ada uang untuk bayar itu,’’ aku Hartomo.
Di tempat terpisah, salah seorang siswa kelas 1 mengakui memang setiap bulan dipungut uang SPP Rp 70 ribu. Katanya, kalau uang SPP itu terlambat dibayar tidak akan dibagikan nomor mid semesternya. ‘’Banyak kawan kami yang tidak dikasih nomor mid semester sebelum uang SPP-nya dilunasi,’’ ungkap siswa yang enggan disebut namanya ini sembari meminta agar bupati mengetahui masalah ini dan supaya SPP dan lain-lainnya itu dapat dihapuskan. (F.933) www.majalahfaktaonline.blogspot.com / www.majalahfaktanew.blogspot.com / www.instagram.com/mdsnacks
