FAKTA – Bendesa Adat Intaran, I Gusti Agung Alit Kencana, melontarkan kritik pedas terhadap penanganan kemacetan di Bali, khususnya Kota Denpasar. Dalam diskusi publik bertajuk “Kemacetan Kota Denpasar: Tantangan Urban dan Solusi Kolaboratif” yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Gedung Sewaka Dharma, Kamis (26/2/2026), ia menyebut ada kesan pembiaran sistematis oleh pemerintah.
Alit Kencana menilai, kemacetan yang kian parah seolah dipelihara karena pemerintah masih sangat bergantung pada sektor pajak kendaraan bermotor, namun minim memberikan solusi konkret di lapangan.
Menurut Alit Kencana, bertambahnya volume kendaraan di jalan raya berbanding lurus dengan pundi-pundi pajak pemerintah. Namun, hal ini tidak dibarengi dengan keberanian politik untuk mewujudkan transportasi massal yang mumpuni.
“Karena pemerintah membutuhkan pajak, dibiarkan saja seperti itu. Tapi, tidak diberikan solusi. Solusinya apa? Solusinya ya pasti, tadi sudah disebutkan, yaitu transportasi umum/massal. Kalau ada suatu wilayah (mengalami kemacetan), jangka panjangnya adalah transportasi massal, enggak ada yang lain,” tegas Alit Kencana.
Ia menekankan bahwa penyediaan prasarana transportasi umum adalah kewajiban pemerintah. Minimnya fasilitas ini memaksa masyarakat terus membeli kendaraan pribadi, yang menurutnya justru membuat warga semakin “miskin” secara ekonomi dan ruang, seiring hilangnya lahan-lahan hijau untuk menampung volume kendaraan.
Mengingat sulitnya mengandalkan regulasi pemerintah semata, Desa Adat Intaran mengambil langkah mandiri untuk menjaga kelancaran lalu lintas di wilayahnya. Alit Kencana menyebut kolaborasi antarwilayah dan peran pengamanan adat menjadi kunci.
“Kalau kita mengandalkan Dinas Perhubungan, kepolisian, tidak akan bisa berjalan. Walaupun tidak ada kewenangan bagi kami, tapi kami tetap lakukan lewat pecalang,” jelasnya. Ia mengajak wilayah lain untuk tidak hanya berpangku tangan dan menjadikan kelancaran lalu lintas sebagai tanggung jawab bersama.
Sebagai ikon pariwisata, Sanur tengah didorong untuk menjadi wilayah rendah emisi. Alit Kencana mengusulkan bersepeda dan penggunaan shuttle bus sebagai kebiasaan baru. Namun, ia mengakui tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terlanjur bergantung pada kendaraan bermotor.
Pihak Desa Adat Intaran sendiri telah menyiapkan langkah strategis, mulai dari penyediaan lahan parkir hingga rencana penambahan rute transportasi baru.
“Rencana ke depannya akan menambah rute baru untuk masyarakat lokal, karena saat ini hanya tersedia untuk wisatawan. Masyarakat lokal sering menggunakan jalur wisatawan untuk upacara adat, yang dikhawatirkan mengganggu lalu lintas,” tambahnya.
Diskusi yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-238 Kota Denpasar ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai ruang bicara, tetapi menjadi pemantik bagi pemerintah untuk segera merealisasikan transportasi publik yang murah, mudah, dan sehat. (fa)
