FAKTA – Gelombang aksi mahasiswa kembali demo depan Gedung DPRD Jawa Timur pada Senin siang (19/1/2026). Massa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara Jawa Timur membawa sederet tuntutan krusial, mulai dari isu demokrasi, pendidikan, hingga program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah.
Koordinator Aliansi BEM Nusantara Jatim, Denny Oktaviano Pratama, menegaskan bahwa mahasiswa dari ujung timur hingga barat Jawa Timur hadir untuk menagih tanggung jawab para wakil rakyat.
Salah satu poin utama yang disuarakan adalah penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPR. Denny menilai kebijakan ini merampas mandat rakyat yang seharusnya memilih pemimpinnya secara langsung setiap lima tahun sekali.
“Jika hari ini Pilkada dipilih oleh anggota Dewan, itu menjadi kemunduran demokrasi. Rakyat yang seharusnya memilih pemimpinnya, haknya dikembalikan ke DPRD. Ini adalah mandat rakyat yang tidak bisa ditawar,” ujar Denny di sela-sela aksi.
Tak hanya soal demokrasi, mahasiswa juga menyoroti implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Denny mengungkapkan fakta di lapangan bahwa program ini justru menimbulkan tragedi kesehatan bagi para pelajar.
“MBG ini bukan program solusi. Secara fakta banyak tragedi, adik-adik siswa pelajar kita terkena racun. Kami menolak karena ini pemborosan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk sektor pendidikan,” tegasnya.
Massa aksi diketahui datang dari berbagai daerah, mulai dari Banyuwangi, Situbondo, Malang, Surabaya, Bojonegoro, Tulungagung, hingga Kediri. Mereka menuntut DPRD Jatim mengakomodir aspirasi rakyat Jawa Timur secara nyata.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, turun langsung menemui mahasiswa. Ia mengapresiasi sikap kritis generasi muda yang disampaikan secara tertib.
“Anak-anak muda memang seharusnya kritis terhadap situasi. Mereka menyampaikan aspirasi secara fair, tertib, dan tidak anarkis. Datang dengan baik dan membubarkan diri juga dengan baik,” tutur Musyafak Rouf. (fa)
