ROBBY Kefas Awi SE MSi, Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, mengatakan bahwa untuk meningkatkan pemahaman serta komitmen dalam mengoptimalkan pencapaian pajak daerah di kota ini secara sistematis, terpadu dan bersinambungan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran para wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan meningkatkan pendapatan daerah secara online, sistem akuntabilitas dan transparansi dalam proses penerimaan pendapatan asli daerah inilah yang merupakan tujuan utama dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak (WP).
Robby menambahkan, peserta wajib pajak di antaranya Hotel 64, Restoran 101, Hiburan 17, Parkir 6 dan Reklame 7. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Pimpinan Komisioner KPK, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Kapolres Kota Jayapura, Ketua DPRD Kota Jayapura, Wakil Komandan Kodim 1701 Jayapura, para OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Acaranya berlangsung di salah satu hotel di Jayapura pada Selasa (23/7/2019).
Pada kesempatan yang sama, Walikota Jayapura, DR Benhur Tomi Mano, mengatakan bahwa acara sosialisasi ini sangat penting. “Karena kota kita ini PAD-nya hanya bersumber dari pajak. Untuk itu para wajib pajak hendaknya dapat melakukan kewajiban bayar pajaknya tepat waktu. Dan kalau ada penagih pajak yang sudah menarik pajak tetapi belum menyetorkannya ke Kas Bapenda maka akan dilakukan sanksi. Untuk itu wajib pajak harus jujur dan simpan bukti bayar pajaknya dengan baik. Hari ini KPK memberikan sosialisasi untuk bagaimana bekerja dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka saya minta SKPD di lingkungan Bapenda untuk stop memeras wajib pajak,” pungkasnya.
Ditambahkan walikota, kalau sampai ada oknum yang diketahui memeras wajib pajak segera laporkan ke dirinya yang pernah menjabat di Bapenda kota ini. Walikota mengaku geram saat mendengar laporan dari wajib pajak yang mengaku diperas oknum Bapenda Kota Jayapura.
Walikota pun berharap agar prestasi dalam peningkatan PAD ini bisa dipertahankan. Selain itu walikota juga menyampaikan apresiasinya kepada KPK di mana Kota Jayapura memperoleh penghargaan sebagai kota terbaik dalam pengelolaan anggaran karena terus mendapat bimbingan dari KPK. Adapun kota terbaik itu adalah Jayapura, Batam, Yogyakarta, Denpasar, Tangsel, Bitung, Makasar. “Mari kita tingkatkan PAD kita sehingga dapat mengurangi ketergantungan kita kepada pemerintah pusat. Dari tahun 2012 sampai 2019 peningkatan rata-rata PAD kita mencapai 14,72 persen,” kata Tomi Mano. (F.1010)
