Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro : Banjarbakula Bisa Dijadikan Kawasan Metropolitan
LIMA gubernur yang ada di Pulau Kalimantan berkumpul di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, guna menghadiri Konsultasi Regional dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Selain 5 gubernur, acara yang berlangsung di Kota Balikpapan itu juga dihadiri para bupati, walikota, sekda, kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, NGO, perguruan tinggi, akademisi, dunia usaha, perbankan, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dan lainnya.
Untuk Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri Wakil Gubernur H Rudy Resnawan. Sedangkan dari Kabupaten Barito Kuala (Batola) dihadiri Bupati Hj Noormiliyani AS beserta Kepala Bappelitbangnya, H Zulkifli Yadi Noor, dan jajaran, Kabag Humas dan Protokol (Humpro) Hery Sasmita, Kasubag Protokol H Arief Wisuda Wardhana dan lainnya.
Pada acara pembukaan, Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Dr Ir Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf MSc menyampaikan bahwa tujuan digelarnya kegiatan ini untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan.
Konsultasi Regional yang dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI, Bambang Brodjonegoro, ini juga untuk menggali permasalahan yang menghambat pertumbuhan dan investasi, pengembangan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan, pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi dan pelayanan besar, peningkatan kualitas dan daya saingmanusia, revolusi mental, isu bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup, stabilitas polhuhankam, pelayanan publik, serta pemindahan ibu kota negara.
“Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 ini akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tambahnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa 5 tahun ke depan Indonesia akan fokus terhadap human capital (pembangunan manusia). Sementara di sisi lain menyangkut infrastruktur tetap berjalan terutama untuk di Kalimantan.
“Saya berharap pembangunan infrastruktur di Kalimantan yang lebih utama dalam rangka menunjang perekonomian. Kita tak ingin Kalimantan hanya dikenal sebagai pemasok bahan mentah, namun bisa menghasilkan barang yang sudah dengan nilai tambah,” ucapnya.
Bambang menyatakan, perekonomian Kalimantan jangan hanya tergantung dengan harga batubara ataupun sawit tapi perlu stabilitas dalam menunjang peningkatan perekonomian.
Bambang Brodjonegoro juga sempat menyinggung tentang Program Banjarbakula (Kota Banjarmasin – Kota Banjarbaru – Kabupaten Banjar – Kabupaten Barito Kuala) yang digagas Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Ia menyampaikan, program yang direncanakan Pemprov Kalsel ini cukup relevan dengan rencana kepindahan ibu kota negara sehingga kawasan Banjarbakula bisa dijadikan kawasan metropolitan.
Menanggapi arahan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Barodjonegoro itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel, H Rudy Resnawan, menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan sudah cukup komprehenshif, menampung beberapa aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya Provinsi Kalsel.
Untuk Kalsel, sebut Rudy, program yang direncanakan ada beberapa bagian, salah satunya pengembangan kota melingkupi 5 daerah yakni 2 kota dan 3 kabupaten atau yang disebut Banjarbakula yang saat ini prosesnya tengah berjalan terutama terhadap pembangunan TPA Regional dan pembangunan Park Regional dan lainnya yang semuanya sangat erat kaitannya dalam program RPJMN 2020-2-24.
Wagub yang pernah dua periode menjabat Walikota Banjarbaru ini mengutarakan, sebenarnya rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan ini juga pernah ada sejak lama. Karena itu, menurutnya, sangat wajar jika sekarang Pulau Kalimantan dijadikan sebagai ibu kota negara.
Walaupun untuk listrik Kalimantan masih membutuhkan peningkatan daya untuk pengembangan kegiatan ekonomi berikutnya. Mengingat saat ini masih terdapat beberapa titik khususnya di Kalsel yang belum terjangkau jaringan. Tapi sesuai kebijakan pusat yang sudah jalan jika terus berlanjut Insya Allah ini akan tercover nantinya.
Wagub Rudy Resnawan menerangkan, ketersediaan listrik untuk Kalsel ini sangat penting dalam rangka menunjang kawasan industri dan mendorong hilirisasi bahan-bahan baku. Kawasan industry ini, terang wagub, sudah berproses sedemikian rupa karenanya ia mengharapkan bantuan terutama bahan-bahan infrastrukturnya. Ia yakin jika semua terpenuhi akan membawa dampak sangat besar dalam mendorong perekonomian di luar sektor tambang dan sawit yakni sektor keuangan, pariwisata, pertanian, perikanan dan lainnya.
Terpisah, Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, mengharapkan, Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalsel serius dalam menangani Banjarbakula. Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini juga menyatakan, Kabupaten Batola yang daerahnya menjadi penyangga langsung dari program Banjarbakula sudah semestinya mendapatkan porsi yang sesuai.
“Tidak ada kabupaten/kota di Kalsel yang daerahnya terhubung langsung dengan provinsi selain Batola. Karenanya sudah sewajarnya pembangunan Kalsel lebih diarahkan ke wilayah Batola,” ucap bupati perempuan pertama di Provinsi Kalsel ini.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, menyampaikan seluruh provinsi di Kalimantan siap untuk menjadi ibu kota negara. Kepada Bappenas, ia menyarankan agar mengurangi jarak pembangunan antara Jawa dengan Kalimantan.
Gubernur Kaltim juga berharap APBN 2020-2024 supaya lebih dirahkan ke Kalimantan dan pulau lainnya di luar Pulau Jawa.
Senada dengan Gubernur Kaltim, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hafidz Thohir, menyampaikan pentingnya pemerataan pembangunan, khusunya untuk Pulau Kalimantan dan pulau-pulau di luar Pulau Jawa. (Tim)
