Ansharuddin Terima Penghargaan UHC Dari Joko Widodo
KERJA keras jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah kembali membuahkan hasil memuaskan.
Untuk kelima kalinya, Pemerintah Kabupaten Balangan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 se-Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor BPK RI, Banjarbaru.
.Hadir pada kesempatan itu seluruh bupati dan walikota se-Kalsel bersama ketua DPRD kabupaten dan kota se-Kalsel.
Dengan diraihnya kembali opini WTP untuk kelima kalinya bagi Kabupaten Balangan itu membuat Bupati Balangan, H Ansharuddin, menyambutnya dengan gembira dan disambut tepuk tangan oleh seluruh pejabat badan keuangan daerah dan Inspektorat Kabupaten Balangan yang hadir pada saat itu.
Bupati Balangan, Ansharuddin, mengaku merasa bangga sekali atas kerja keras dari staf hingga ke tingkat bawah, terutama di bagian keuangan, yang mana telah mempersiapkan semuanya dengan baik dalam rangka pemeriksaan BPK.
“Alhamdulillah kita tahun ini kembali memperoleh opini WTP dan ini yang kelima kalinya. Tentu saja ini juga merupakan suatu perhatian yang sangat serius bagi semua kepala SKPD untuk selanjutnya dapat mempertahankannya kembali. Dan, terhadap berbagai catatan tadi dalam waktu segera kita harus tindak lanjuti,” katanya.
Oleh karena itu untuk selanjutnya semua kepala dinas akan dikumpulkan untuk mem-back up apa yang menjadi catatan-catatan yang disampaikan oleh pimpinan atau Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel.
Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Tornanda Syarifullah, dalam sambutannya mengatakan, sesuai peraturan perundang-undangan maka paling lambat 60 hari setelah laporan keuangan disampaikan maka BPK RI harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut.
Tornanda menyampaikan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kali ini memuat tiga unsur penting, yaitu buku yang memuat laporan keuangan audited, kemudian evaluasi tentang pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dia juga mengatakan bahwa BPK RI bekerja secara profesional, sehingga catatan dan rekomendasi yang disampaikan melalui LHP sudah melalui prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam LHP yang disampaikan Tornanda, Kabupaten Balangan tetap meraih opini WTP seperti empat tahun sebelumnya. Artinya, ini merupakan WTP kelima kalinya yang diraih Pemkab Balangan secara berturut-turut.
Masyarakat Kabupaten Balangan sangat bersyukur tidak hanya lantaran mendapatkan opini WTP yang kelima kalinya, namun juga dikarenakan kepala daerahnya yaitu Bupati Balangan, H Ansharuddin, menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia (RI) atas Universal Health Coverage (UHC) yang sudah dicapai Kabupaten Balangan.
Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Presiden RI, H Joko Widodo (Jokowi), kepada Bupati Balangan, H Ansharuddin, di Istana Negara. Rasa syukur pun diucapkan Ansharuddin usai menerima penghargaan. “Saya kira ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita, kabupaten yang memberanikan diri untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakatnya,” ucap Ansharuddin.
Seperti diketahui JKN KIS ini termasuk dalam program strategis nasional yang memang harus dilaksanakan dan untuk di Kalimantan Selatan baru Kabupaten Balangan yang melaksanakannya.
Selain itu juga program JKN KIS merupakan salah satu dari Nawacita Presiden Jokowi, dan untuk masyarakat di Balangan saat ini yang sudah memiliki kartu JKN KIS dipersilakan menikmati pelayanan BPJS Kesehatan, tentu dengan melalui prosedur yang sudah ditentukan.
Ketika sakit hendaklah ke puskesmas lebih dahulu sebelum ke rumah sakit, jadi tidak harus langsung ke rumah sakit. Tapi, apabila kondisinya gawat darurat, dipersilakan langsung ke rumah sakit.
Dan, bagi masyarakat yang belum memiliki kartu JKN KIS diminta untuk segera melaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat.
Bupati Balangan, H Ansharuddin, merasa bersyukur atas penghargaan dari presiden atas program JKN KIS BPJS ini di mana Kabupaten Balangan satu-satunya untuk sementara di Kalsel yang berani memberikan semua jaminan kesehatan kepada masyarakat. “Dan ini merupakan kebahagiaan masyarakat Balangan karena bisa merasakan manfaatnya, utamanya bagi mereka yang ingin berobat atau konsultasi kesehatan ke puskesmas maupun ke rumah sakit,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, termasuk juga bagi mereka yang dirujuk ke luar daerah, misalnya ke provinsi atau keluar provinsi. Contohnya, dari Papua yang berobat ke Jakarta. Itu salah satu manfaat dari kartu JKN KIS. “Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai orang pemerintah daerah yang telah memberanikan diri untuk menjamin kesehatan kepada masyarakatnya,” kata Ansharuddin.
Dengan diberikannya penghargaan oleh Presiden Jokowi, ucapan selamat pun langsung datang dari Kepala BPJS Cabang Barabai, Sugianto, yang membawahi Kabupaten Balangan, dan dari Kepala Deputi Wilayah Kaltimseltengtara, Benyamin Saud.
Sebagaimana diketahui, mulai tanggal 1 Januari 2018 Kabupaten Balangan telah memfasilitasi seluruh warganya menjadi peserta JKN KIS, dan sampai bulan April 2018 tercatat 78.729 jiwa yang sudah memegang Kartu KIS BPJS Kesehatan. Dan itu adalah merupakan salah satu wujud dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional. (Tim)
