FAKTA – Di saat Pemerintah Pusat terus menggaungkan instruksi pengetatan ikat pinggang dan efisiensi anggaran, langkah berbeda justru diambil oleh Sekretariat DPRD Sumatera Selatan. Proyek pembangunan aula di lingkungan Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD Sumsel kini menjadi sorotan tajam publik lantaran menelan dana fantastis mencapai Rp6 miliar lebih.
Pembangunan aula ini memicu perdebatan mengenai asas kepatutan. Banyak pihak mempertanyakan, mengapa di tengah upaya pemulihan ekonomi dan keterbatasan ruang fiskal daerah, anggaran miliaran rupiah justru “terkunci” dalam bentuk beton dan ornamen bangunan yang manfaat langsungnya bagi masyarakat luas sangat sulit diukur.
Dari informasi yang dihimpun pembangunan aula itu menghabiskan dana rakyat sebesar Rp6 miliar yang dibayar pada beberapa tahap. Tahap pertama sudah dibayarkan sebesar Rp1,8 miliar lebih. Sementara pembangunan arsitektur tahap II berdasarkan dari data laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sirup.inaproc.id, sebesar Rp1,879 miliar.
Selain paket pembangunan aula, Wakil Ketua II DPRD Sumsel menerima paket miliaran rupiah untuk rumah dinas meliputi roller blinds (penutup jendela/tirai modern yang dioperasikan dengan cara digulung) Rp315 juta, dan alat sound system Rp200 juta.
Meski mendapat kecaman dan penolakan dari masyarakat, namun, rencana pengadaan untuk rumah dinas Pimpinan DRPD Sumsel tetap diproses. Setidaknya, dari 25 paket yang direncanakan dibeli oleh Sekretariat DPRD Sumsel, 11 paket di antaranya merupakan fasilitas untuk rumah dinas Pimpinan DPRD Sumsel. Sebelas paket itu memiliki total nilai yang fantastis, yakni mencapai Rp8.687.810.700.
Sebelas paket itu terdiri dari pengadaan gorden rumah dinas Pimpinan DPRD Sumsel senilai Rp200 juta. Lalu, empat paket senilai Rp3,303 miliar untuk rumah dinas Wakil Ketua I meliputi pengadaan meubelair (mabel atau perabotan) Rp2,298 miliar, lampu gantung hias Rp604,664 juta, serta alat olahraga dan audio sound masing-masing Rp200 juta.
Kemudian tiga paket senilai Rp2,790 miliar untuk rumah dinas Wakil Ketua III meliputi meubelair Rp2,301 miliar, calmic hygienie (fasilitas kebersihan/sanitasi) Rp354 juta, dan sound system Rp135 juta.
Sebelumnya, DPRD Sumsel juga disorot karena pengadaan meja biliar yang diperuntukkan bagi rumah dinas Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dengan pagu anggaran Rp151 juta. Satu meja biliar lainnya untuk rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam dengan pagu anggaran Rp335,9 juta.
Anggaran fantastis ini kini dikecam masyarakat luas. Salah satunya datang dari Rian (34), driver ojol di Palembang.
“Enak jadi pejabat, aula saja sampai 6 miliar. Kami di jalan tiap hari lubang di mana-mana. Kalau hujan banjir. Apa tidak malu bangun gedung mewah sementara jalanan kota saja masih banyak yang hancur,” ujar Rian.
Hayati (45), pedagang Pasar Induk, mengatakan, lebih baik dana Rp6 miliar diperuntukkan untuk membedah rumah masyarakat miskin.
“Rp6 miliar itu kalau buat bedah rumah warga miskin sudah dapat berapa ratus rumah? Aula itu paling dipakai buat rapat atau acara makan-makan saja. Harusnya mereka lihat ke bawah, harga bahan pokok naik, daya beli turun, kok malah sibuk urus rumah dinas,” cetusnya.
Haryanto, mahasiswa di Palembang, menilai tindakan ini adalah
bukti nyata ego sektoral pejabat publik.
“Pemerintah Pusat minta efisiensi, tapi di daerah malah pamer kemewahan lewat proyek infrastruktur pendukung gaya hidup pejabat. Kita butuh transparansi, apa fungsi mendesak dari aula itu sampai harus keluar uang sebanyak itu,” katanya.
Dilansir dari Kompas.com, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat DPRD Sumsel Hadiyanto tidak bersedia memberikan keterangan. Dia mengaku ditegur oleh Pimpinan DPRD Sumsel setelah penjelasannya mengenai rencana pengadaan dua meja biliar itu viral di media sosial.
Hadiyanto menyarankan untuk meminta konfirmasi langsung kepada pimpinan DPRD Sumsel.
”Kemarin, ada pernyataan saya kepada awak media yang dianggap salah oleh Pimpinan DPRD Sumsel. Jadi, daripada nanti saya salah lagi, lebih baik awak media meminta penjelasan langsung kepada pimpinan DPRD Sumsel,” ujar Hadiyanto.
Kini, publik masih menunggu penjelasan rinci mengenai spesifikasi teknis yang membuat gedung tersebut berbiaya Rp6 miliar. Tanpa urgensi yang jelas, proyek ini akan terus dicap sebagai simbol ketimpangan antara gaya hidup elit politik dengan realitas ekonomi masyarakat Sumatera Selatan.
Pasalnya, pembangunan aula ini bukan sekadar masalah semen dan batu bata, melainkan cermin dari prioritas yang bengkok. Selama pejabat daerah lebih mendahulukan kenyamanan fasilitas pribadi di atas perbaikan fasilitas publik, maka slogan “Sumsel Maju untuk Semua” hanya akan menjadi jargon politik tanpa makna bagi warga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. (js)
