FAKTA — Suasana Balai Pertemuan Nagari Punggung Kasiak, Kecamatan Lubuk Alung, mendadak ramai pada pelaksanaan Reses Anggota DPRD Padang Pariaman dari Dapil II Fraksi PKS, Dedi Firmansyah.
Reses yang digelar pada Kamis siang lalu itu menjadi ruang terbuka bagi warga untuk melepas uneg-uneg, mengajukan tuntutan, hingga mempertanyakan arah pembangunan yang selama ini mereka rasakan masih timpang.
Warga datang tidak sekadar hadir. Mereka membawa daftar kebutuhan yang kian menumpuk: ruas jalan yang rusak dan menghambat mobilitas, jaringan irigasi yang tak lagi maksimal untuk sawah produktif, hingga dorongan kuat untuk memajukan sektor pertanian—urat nadi ekonomi nagari yang selama ini menopang kehidupan banyak keluarga.
“Infrastruktur ini bukan untuk kami saja, tapi untuk generasi berikutnya. Kalau jalan masih berlubang dan irigasi tidak berjalan, bagaimana kami mau meningkatkan hasil panen?” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang hadir.
Merespons beragam aspirasi itu, Dedi Firmansyah menegaskan bahwa reses bukanlah seremoni politik musiman. Ia menyebut pertemuan ini sebagai mekanisme penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Ini bukan sekadar kunjungan formalitas. Ini kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung harapan dan keluhan masyarakat. Semua aspirasi ini akan kami bawa dan perjuangkan di tingkat kabupaten,” ungkapnya di depan peserta reses.
Ia juga menambahkan bahwa berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan penyusunan program prioritas di DPRD, terutama yang menyangkut pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan produktivitas petani.
Kegiatan reses ini pun ditutup dengan diskusi terbuka antara warga dan legislator PKS tersebut. Meski banyak persoalan disampaikan, warga tampak berharap bahwa kehadiran wakil mereka di parlemen tak berhenti pada pencatatan aspirasi, tetapi berlanjut menjadi realisasi nyata di lapangan.
Dengan berakhirnya pertemuan itu, harapan masyarakat Punggung Kasiak kini bergantung pada seberapa kuat suara mereka diperjuangkan di gedung DPRD—tempat nasib pembangunan daerah dipertaruhkan. (ss)
