FAKTA – Aliansi mahasiswa Sulawesi Barat yang tergabung dalam organisasi kepemudaan (OKP) menggelar aksi demonstrasi di depan pintu gerbang kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kab Mamuju, Senin (2/9/2024).
Aksi yang digelar bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait kinerja pemerintahan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, yang dinilai kurang memuaskan sehinggamassa aksi mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, untuk menghentikan program unggulan penanaman pisang dan sukun yang dianggap hanya memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Para pendemo dari kalangan mahasiswa tersebut membawa spanduk yang bertulisan, ” Pulangkan Pj Perusak Daerah dan Tarik Pj Sulbar”
Selain itu, masa aksi juga membeberkan sejumlah fakta – fakta yang ditemukan yaitu :
1. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran yang Tidak Tercapai, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan bertanggung jawab. Namun, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh PJ Gubernur dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Alih-alih memperkuat program-program strategis yang telah direncanakan, perubahan anggaran justru mengarah pada kebijakan yang merusak prioritas pembangunan daerah.
2. Pengabaian Sektor Unggulan: Manufaktur Kopi dan Kakao, di Sulawesi Barat memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya kopi dan kakao, yang telah lama menjadi andalan ekonomi daerah. Namun, kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur menunjukkan ketidakpahaman terhadap potensi ini. Program pengembangan manufaktur kopi dan kakao tidak dicanangkan, sementara program varietas produk pertanian baru seperti pisang dan sukun dipaksakan meskipun kurang memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan tanpa pasar yang jelas. Kebijakan ini tidak hanya mengabaikan potensi daerah, tetapi juga memperlihatkan kurangnya perencanaan yang matang.
3. Peningkatan Kemiskinan Ekstrem, Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan angka kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil tidak mampu mengatasi permasalahan mendasar di masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap perubahan anggaran harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa program-program yang dicanangkan tidak memberikan dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan.
“ Dari tiga poin yang kami sampaikan berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan. Kami berharap pak Pj ini tidak merusak program yang sebelumnnya,” harapnya massa aksi.
Lanjut, Ketua HMI Manakarra, Ansar, mengatakan aksi unjuk rasa ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ansar menyoroti pengadaan Pisang Cavendis dan sukun yang dianggap tidak tepat sasaran dalam situasi saat ini.
Lebih lanjut Masril yang selaku Korlap aksi mengatakan, Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Bahruddin, seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan efisien. Namun, di bawah kepemimpinan mantan Penjabat Gubernur Sulsel ini, terdapat indikasi kuat bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai masalah serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pak Pj ini membuat program yang tidak rasional. Ini ada indikasi bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai masalah serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Masril.
Selanjutnya dalam orasinya,Ketua Badko HMI Sulselbar, Ahyar, mengatakan bahwa dalam tiga bulan terakhir sejak Bahtiar menjabat sebagai Pj Gubernur, angka kemiskinan di Sulbar justru meningkat.
“Hasil dari tiga bulan terakhir ini adalah kemiskinan ekstrem, stunting, dan pemborosan APBD,” ungkap Ahyar.
Ia juga mengatakan aksi ini adalah bentuk kekecewaan dan panggilan nurani terhadap kebijakan Pj Gubernur Sulbar dan dia juga mengkhawatirkan jika program ini terus dilanjutkan maka kondisi stunting, kemiskinan ekstrem, dan kelaparan akan semakin parah di Sulbar.
Ia juga mengecam penghargaan yang diterima Bahtiar di Jakarta sebagai tidak adil, mengingat kondisi Sulbar yang diklaimnya semakin memburuk dibawah kepemimpinan Bahtiar.Protes ini, menurut Ahyar, tidak akan berhenti pada aksi ini saja.
“Ini bukan gerakan terakhir, tetapi akan terus berlanjut,” ujarnya.
Berikut 11 poin tuntutan massa aksi terhadap Pj Gubernur Sulbar diantaranya.
• Penghentian Perubahan Anggaran yang Merusak Program Strategis
• Prioritaskan Pengembangan Manufaktur Kopi dan Kakao
• Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang Lebih Efektif.
• Meminta PJ Gub dan DPRD untuk tidak melakukan perombakan APBD Perubahan sehingga tidak relevan dengan program APBD Pokok.
• Meminta PJ gubernur menghentikan pembelian bibit secara ugal-ugalan, yang bersifat jangka panjang.
• Meminta PJ gubernur untuk memaksimalkan anggaran perubahan untuk kuota beasiswa pemimpin muda.
• Hentikan wacana Pembentukan Dinas peternakan.
• Evaluasi 8 Agenda Prioritas Pj Gubernur Sulbar, Utamanya Kemiskinan Ekstrem, Inflasi, Ekosistem Ekonomi Hijau, dan kedaulatan serta ketahanan pangan.
• Hentikan Diskriminasi Media Lokal
• Hentikan membangun ego ego sektoral terhadap ASN purna dan ASN umum.
• Jika tuntutan diatas tidak direalisasikan maka Kami meminta Mendagri menarik PJ gubernur Bahtiar Baharuddin, dan menggantikan dengan PJ gubernur baru. (Rahman-007)
