Aktivitas perdagangan, pembiayaan usaha, UMKM, hingga sektor pertanian mulai bergerak kembali setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Sumatera pada November 2025.
Jakarta, majalahfakta.id — Banjir dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah Sumatera pada November 2025 belum sepenuhnya menjadi catatan masa lalu. Namun, hampir setahun setelah bencana, pemerintah mulai melihat tanda-tanda kebangkitan ekonomi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Indikator pemulihan itu antara lain terlihat dari kembali berfungsinya pasar rakyat, meningkatnya akses pembiayaan usaha, bergeraknya transaksi UMKM, hingga pemulihan lahan pertanian dan sektor kelautan-perikanan.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyebut aktivitas pasar rakyat di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali berfungsi sepenuhnya. Sementara di Aceh, tingkat aktivasi pasar mencapai 90 persen.
“Untuk per hari ini aktivasi pasar rakyat itu di Aceh sudah 90 persen, kemudian di Sumut dan Sumbar sudah 100 persen,” ujar Juru Bicara Satgas PRR Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, seperti dikutip Kamis, 8 Oktober 2026.
Amran mengatakan berfungsinya kembali pasar rakyat menjadi salah satu indikator penting pemulihan ekonomi. Pasar bukan sekadar tempat transaksi, tetapi juga ruang bertemunya rantai perdagangan, produsen, pedagang, dan konsumen yang sempat terganggu akibat bencana.
Menurut dia, geliat ekonomi juga tercermin dari mulai kembali bergeraknya pembiayaan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
Per 5 Oktober 2026, tercatat 121.984 debitur KUR di Aceh, 44.049 debitur di Sumatera Utara, dan 27.670 debitur di Sumatera Barat.
“Ini menandakan bahwa program yang sudah bergerak, masyarakat sudah mulai bangkit kembali dalam perekonomian,” kata Amran, yang juga Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Transaksi UMKM Tembus 40,6 Juta
Pemulihan tidak hanya terjadi di pasar konvensional. Aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mulai kembali bergeliat melalui perdagangan elektronik.
Data hingga 26 Agustus 2026 mencatat terdapat 40.634.395 transaksi UMKM melalui perdagangan elektronik.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terdampak mulai beradaptasi dengan berbagai kanal perdagangan setelah mengalami gangguan akibat bencana.
Pemerintah juga terus menyalurkan bantuan untuk menopang kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan mata pencaharian.
Sawah Terdampak Mulai Dipulihkan
Pemulihan ekonomi juga dikebut melalui sektor pertanian. Lahan sawah yang terdampak bencana menjadi salah satu sasaran rehabilitasi karena berkaitan langsung dengan produksi pangan sekaligus sumber pendapatan masyarakat.
Di Aceh, konstruksi pemulihan lahan sawah telah mencapai 56,71 persen atau sekitar 17.844 hektare.
Di Sumatera Utara, progres pemulihan mencapai 96,57 persen atau 7.085 hektare. Adapun di Sumatera Barat, seluruh lahan terdampak yang menjadi sasaran pemulihan dilaporkan telah mencapai 100 persen atau 3.902 hektare.
Pemulihan lahan menjadi penting karena kerusakan sawah akibat banjir dan longsor tidak hanya menimbulkan kerugian pada musim tanam saat bencana terjadi, tetapi juga berpotensi memperpanjang tekanan ekonomi petani jika lahan tidak segera kembali produktif.
Laut dan Tambak Ikut Dipulihkan
Rehabilitasi juga menyentuh sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah menjalankan sejumlah program untuk mengembalikan produktivitas masyarakat pesisir yang terdampak bencana.
Program tersebut mencakup pemulihan budi daya ikan, bantuan bagi nelayan tangkap, rehabilitasi tambak seluas 10,88 hektare, serta penguatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui bantuan sarana pendukung.
Rangkaian program itu menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti pada perbaikan infrastruktur yang rusak. Pemerintah mulai mengukur keberhasilan rehabilitasi dari kemampuan masyarakat kembali bekerja, berdagang, memproduksi barang, mengakses pembiayaan, dan menghidupkan kembali mata pencaharian.
Namun, klaim pemulihan tersebut juga menyisakan pekerjaan besar. Aktivasi pasar yang belum mencapai 100 persen di Aceh dan pemulihan lahan pertanian yang masih berjalan menunjukkan bahwa dampak bencana belum seluruhnya selesai.
Bagi masyarakat terdampak, ukuran paling nyata dari pemulihan bukan hanya berapa banyak bangunan yang telah diperbaiki, melainkan apakah mereka sudah kembali memiliki penghasilan dan mampu menjalankan usaha seperti sebelum bencana.
Hampir setahun setelah banjir dan longsor melanda Sumatera, pemerintah kini memasuki fase yang lebih menentukan: memastikan pemulihan fisik benar-benar berubah menjadi pemulihan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (SS)
