Pemerintah Kota Pariaman mengejar rehabilitasi empat pasar agar fasilitas perdagangan kembali aman dan nyaman sekaligus lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
Kota Pariaman, majalahfakta.id — Pemulihan ekonomi Kota Pariaman pascabencana memasuki tahap baru. Pemerintah pusat menambah anggaran rehabilitasi empat pasar di Kota Pariaman dengan total nilai sekitar Rp4,1 miliar untuk Tahun Anggaran 2026. Dana tersebut diarahkan untuk mempercepat pembenahan fasilitas perdagangan yang menjadi tumpuan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepastian tambahan anggaran itu diperoleh Wali Kota Pariaman Yota Balad dalam Rapat Koordinasi Antarinstansi dan Penyerahan DIPA Dana Tugas Pembantuan untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera, di Arch Hotel Bogor, Jawa Barat, Senin, 5 Oktober 2026.
Yota hadir didampingi Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman Deddy Kurnia Illahi serta Kepala UPT Pengelola Pasar Kota Pariaman.
Rapat tersebut dibuka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Iqbal Shoffan Shofwan. Hadir pula Kepala Perencanaan dan Pengendalian/Analisis dan Evaluasi Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Brigjen TNI Andre Julian serta Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Sri Sugy Atmanto.
Empat pasar yang memperoleh tambahan dukungan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut adalah Pasar Rakyat Pariaman, Pasar Kuraitaji, Pasar Basah Pariaman, serta Pasar Produksi Jati/Kuliner. Total tambahan anggaran untuk seluruh pasar mencapai sekitar Rp4,1 miliar.
Yota mengatakan rehabilitasi pasar tidak dapat dipandang semata sebagai proyek pembenahan fisik. Pasar merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang berkaitan langsung dengan pendapatan pedagang, distribusi barang, serta kebutuhan warga.
“Pasar merupakan urat nadi perekonomian masyarakat yang krusial,” ujar Yota.
Karena itu, menurut dia, pemulihan fasilitas pasar harus dipercepat agar pedagang dan masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas perdagangan di tempat yang aman dan layak.
“Percepatan rehabilitasi fisik harus dilakukan agar para pedagang dan pengunjung dapat bertransaksi di fasilitas yang representatif, aman, dan nyaman,” katanya.
Pemerintah Kota Pariaman menjadikan rehabilitasi empat pasar tersebut sebagai salah satu prioritas pembangunan pada 2026. Tambahan anggaran diharapkan tidak hanya digunakan untuk mengembalikan kondisi fasilitas seperti sebelum mengalami kerusakan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan ketahanan bangunan.
“Melalui tambahan anggaran ini, kita ingin memastikan fasilitas perdagangan tradisional tidak hanya sekadar diperbaiki, tetapi juga ditingkatkan kualitasnya agar lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa depan,” ujar Yota.
Tambahan anggaran tersebut juga menambah tekanan bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Pemerintah Kota Pariaman berharap dana rehabilitasi segera masuk ke tahap pelaksanaan fisik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
Yota mengatakan percepatan diperlukan agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan pedagang dan masyarakat.
“Tambahan anggaran rehabilitasi ini diharapkan dapat segera memasuki tahap eksekusi fisik agar target rampung sebelum akhir tahun anggaran dapat tercapai secara maksimal,” ujarnya.
Bagi Kota Pariaman, rehabilitasi pasar memiliki dua kepentingan sekaligus: mengembalikan fungsi infrastruktur yang terdampak bencana dan menjaga roda ekonomi masyarakat tetap bergerak.
Dengan tambahan Rp4,1 miliar, pemerintah daerah kini dituntut memastikan proses rehabilitasi berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. Sebab, bagi pedagang, pasar bukan sekadar bangunan tempat berjualan, melainkan sumber penghidupan yang harus kembali berfungsi secepat mungkin. (SS)
