Jakarta, majalahfakta.id – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memaparkan berbagai upaya Pemprov Jatim dalam memperkuat pengurangan risiko bencana pada 2026 Japan–Indonesia Local Administration Seminar yang berlangsung di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah daerah Indonesia dan Jepang tersebut, Wagub Emil menyampaikan bahwa Jawa Timur memiliki karakter geografis dan demografis yang kompleks sehingga membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, kedaruratan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Emil Dardak menjelaskan, Jawa Timur memiliki wilayah seluas 48.055,876 kilometer persegi atau sekitar 36,23 persen wilayah Pulau Jawa, dengan 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, serta 8.494 desa/kelurahan.
Jatim juga memiliki 48 gunung, tujuh di antaranya merupakan gunung berapi aktif, serta 538 pulau dengan 11 kecamatan kepulauan.
Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang mampu menjangkau seluruh wilayah.
“Karakter Jawa Timur sangat beragam. Kita memiliki kawasan pegunungan, gunung berapi aktif, wilayah pesisir hingga pulau-pulau kecil. Karena itu, pengurangan risiko bencana tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam, tetapi harus berbasis risiko dan karakteristik wilayah masing-masing,” ujarnya.
Dalam paparannya, Emil menyampaikan bahwa berdasarkan data BPBD Jawa Timur, hingga 31 Agustus 2026 tercatat 236 kejadian bencana di Jawa Timur. Jenis kejadian yang dominan antara lain 101 kejadian angin kencang, 47 kebakaran hutan, 29 banjir, 24 kebakaran lahan, 20 kekeringan, tujuh tanah longsor, empat angin puting beliung, serta empat kejadian lainnya.
Wagub Emil menegaskan, pengurangan risiko bencana harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Karena itu, Pemprov Jatim memperkuat aspek pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), SPAB pondok pesantren, sistem peringatan dini, rambu evakuasi, pemetaan risiko, pengukuran indeks ketahanan daerah, hingga penguatan kapasitas relawan dan masyarakat.
Salah satu penguatan kebijakan tersebut diwujudkan melalui perubahan regulasi penanggulangan bencana dari Perda Nomor 3 Tahun 2010 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2026.
Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika dan kompleksitas risiko bencana, serta kebutuhan penguatan kelembagaan dan tata kelola penanggulangan bencana.
“Kita ingin membangun sistem yang tidak hanya kuat ketika bencana terjadi, tetapi jauh lebih kuat dalam mencegah dan mengurangi risikonya. Prinsipnya adalah bagaimana masyarakat menjadi lebih terlindungi dan tangguh, sementara tata kelola penanggulangan bencana semakin terintegrasi, efektif dan akuntabel,” jelasnya.
Wagub Emil menegaskan, bahwa Pemprov Jatim terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan secara menyeluruh, mulai dari masyarakat di tingkat desa, sekolah, pesantren, rumah sakit, hingga fasilitas publik lainnya.
Penguatan desa tangguh bencana menjadi salah satu langkah penting untuk membangun masyarakat yang mampu mengenali potensi ancaman, melakukan antisipasi, serta merespons secara cepat ketika bencana terjadi.
“Dengan mengembangkan desa yang tanggap atau tangguh bencana, kita bisa mendorong kesiapan masyarakat sehingga mereka lebih antisipatif terhadap berbagai kemungkinan peristiwa bencana,” ungkapnya.
Dalam memperkuat kesiapsiagaan, Jawa Timur juga mengembangkan early warning system (EWS) untuk sejumlah ancaman bencana, terutama banjir, tsunami, dan longsor.
Tidak hanya memperkuat kesiapsiagaan sebelum bencana, Pemprov Jatim juga meningkatkan kapasitas respons ketika bencana terjadi.
Di Jatim, contohnya memiliki BPBD One yang berfungsi sebagai Command Center Bergerak. BPBD One sendiri merupakan kendaraan yang dirancang sebagai mobile command center yang dilengkapi berbagai perangkat pendukung komunikasi dan koordinasi, termasuk akses internet melalui teknologi seperti Starlink.
“Ini semacam command center yang mobile dan bergerak. Mobilitasnya tinggi sehingga bisa digunakan untuk mempermudah koordinasi di lokasi bencana,” sebutnya.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur komunikasi sangat penting dalam kondisi darurat karena jaringan komunikasi konvensional dapat mengalami gangguan ketika bencana terjadi.
Respons cepat juga didukung dengan pemetaan kebutuhan peralatan di lapangan, antara lain ekskavator dan chainsaw.
Emil mengungkapkan, bahwa pengungsian Harus Responsif terhadap Kebutuhan Perempuan dan Anak
Untuk itu, kami perlu memastikan tempat pengungsian memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda, terutama perempuan dan anak-anak.
“Kebutuhan sederhana namun penting, seperti perlengkapan tidur, pakaian, makanan, hingga obat atau lotion antinyamuk, perlu diperhatikan,” contohnya.
Dihadapan peserta Seminar, Emil menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi lokasi pengungsian saat masih menjabat sebagai Bupati Trenggalek.
Saat itu, kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tidur, selimut dan pakaian telah tersedia.
Namun ketika ditanyakan mengenai keluhan pengungsi, persoalan yang muncul justru banyaknya nyamuk maka saat itu langsung menambahkan loution anti nyamuk agar para pengungsi bisa istirahat dengan nyenyak.
“Kadang hal-hal sederhana seperti anti nyamuk juga penting. Ini bisa mengurangi kesulitan para pengungsi,” ujarnya.
Selain kebutuhan fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi psikologis korban bencana.
Oleh karenanya, di tempat pengungsian disiapkan sarana bermain bagi anak-anak, program trauma healing, serta layanan konseling.
Salah satu tantangan dalam pengungsian adalah kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan rumah dan harta benda yang ditinggalkan.
Menurut Emil, banyak warga yang akhirnya ingin kembali ke rumah untuk memastikan barang-barang mereka tetap aman, meskipun kondisi rumah belum tentu memungkinkan untuk ditempati.
“Kalau masyarakat sadar terhadap potensi bencana, mereka akan lebih siap mengamankan barang berharganya di tempat yang aman sebelum bencana terjadi,” katanya.
Di sisi lain, tidak semua pengungsi memilih tinggal di tempat pengungsian pemerintah. Sebagian justru memilih tinggal bersama keluarga atau extended family.
Dalam kondisi tersebut, bantuan tidak selalu diberikan dalam bentuk makanan siap saji melainkan memberikan dukungan berupa bantuan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga yang menampung pengungsi melalui skema jaminan hidup (jadup).
Karena itu, menurutnya, pengurangan risiko bencana membutuhkan pendekatan yang komprehensif.
Tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur dan sistem peringatan dini, tetapi juga melalui edukasi, simulasi, kesiapan masyarakat, penguatan fasilitas publik, respons cepat, hingga kebijakan relokasi yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
Sementara itu, Former Director of Disaster And Crisis Management Administrasion Division Kumomoto Prefecture Ariura Takashi mengatakan, bahwa pencegahan bencana harus ditanamkan oleh semua lini.
Ariura menjelaskan bahwa semua pihak harus memiliki rasa tanggung jawab pada pegawai kebencanaan, melaksanakan pelatihan dan membangun hubungan antar lembaga ataupun instansi hingga penekatan hubungan tatap muka dengan banyak stakeholder atau organisisasi kebencanaan.
Pihaknya menyebut, bahwa pihaknya terus memfasilitasi operasi mitigasi bencana melalui sebuah platform komando yang memudahkan komandan cepat mengambil keputusan.
“Komandan saat mengambil keputusan memungkinkan mampu meresepon bencana secara akurat dan cepat. Pendekatan inovatif ini telah diterapkan pejabat pemerintah daerah secara langsung melalui Platform Komando,” jelasnya.
“Kami juga terus melakukan pendekatan dengan warga sekitar yang masuk dalam zona bencana,” imbuhnya.
Ia berpesan bahwa terdapat hal penting setelah terjadinya bencana yakni pengolahan limbah bencana yakni sistem pembongkaran yang di danai pemerintah, perlengkapan alat berat dan pengolahan limbah bencana hingga lokasi pembuangan limbah.
Masyarakat yang terkena bencana, lanjutnya membutuhkan perawat kesehatan mental dan rekonstruksi kehidupan warga setta pentingnya pemulihan ekonomi dengan mengembalikan aktifitas ekonomi terutama sektor pariwisata, pertanian dan infrastruktur berbanding lurus dengan kedepatan pemulihan.
Turut hadir menjadi pembicara antara lain, Wamendagri Bima Arya, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Director General for Regional Revitalization, Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) Jepang Suzuki Kiyoshi, Special Advisor to the Governor on International Affairs Tokyo Metropolitan Government Kuwabara Atsushi. (yous)
